Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pj Gubernur DKI Heru Budi Diminta Tambah Jumlah Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Budi mengatakan, penambahan jumlah SPKLU ini akan menambah minat masyarakat menggunakan motor atau mobil listrik di Jakarta.

"Saya minta kiranya pak gubernur menambah charger sistem di banyak tempat pertukaran baterai supaya minat masyarakat untuk melakukan itu terutama ojek online meningkat," kata Menhub Budi Karya Sumadi usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah video, Senin (24/10/2022).

Menhub Budi Karya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian khusus terhadap penggunaan kendaraan listrik.

Sebab, kata dia, kendaraan listrik memiliki banyak keuntungan seperti irit bahan bakar, ramah lingkungan dan memudahkan pengguna.

"Apalagi ada rencana pemerintah memberikan subsidi mungkin tahun depan sehingga perjumpaan equilibrium itu terjadi makin cepat dan kalau itu makin cepat maka ini jadi suatu hal yang efisien," ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub Budi Karya juga meminta agar jumlah parkir ditambah khususnya di Tanah Abang dan Manggarai sehingga kemacetan dapat terurai.

"Saya usul pak gubernur, parkir ini ditambah terutama di seluruh Jabodetabek, pusat kegiatan Tanah Abang, Manggarai dan beberapa tempat akan memberikan suatu daya dukung yang baik sehingga kemacetan di tempat-tempat umum akan berkurang," ucap dia.

https://money.kompas.com/read/2022/10/24/141119226/pj-gubernur-dki-heru-budi-diminta-tambah-jumlah-stasiun-pengisian-daya

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Lindungi 500 Perempuan di  NTT dengan Literasi dan Inklusi Pasar Modal

Upaya Lindungi 500 Perempuan di NTT dengan Literasi dan Inklusi Pasar Modal

Whats New
Kemendag Bakal Sanksi TikTok Jika Masih Tak Ikuti Aturan Pemerintah

Kemendag Bakal Sanksi TikTok Jika Masih Tak Ikuti Aturan Pemerintah

Whats New
DPR Setujui RUU IKN, Menteri PPN: Ini Pertama Kali RI Punya UU Khusus tentang Ibu Kota Negara

DPR Setujui RUU IKN, Menteri PPN: Ini Pertama Kali RI Punya UU Khusus tentang Ibu Kota Negara

Whats New
Borong 3.000 Ton Karbon, Bank Mandiri Jadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon

Borong 3.000 Ton Karbon, Bank Mandiri Jadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon

Whats New
Menjawab Masalah Rutin El Nino: Desalinasi Air Laut hingga Modernisasi Bulog

Menjawab Masalah Rutin El Nino: Desalinasi Air Laut hingga Modernisasi Bulog

Whats New
Lelang Pakaian Impor Ilegal, Ditjen Bea Cukai Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Lelang Pakaian Impor Ilegal, Ditjen Bea Cukai Sebut Sudah Sesuai Ketentuan

Whats New
Dorong Inklusi Keuangan di RI, IFC Suntik Dana ke GoTo Rp 2,3 Triliun

Dorong Inklusi Keuangan di RI, IFC Suntik Dana ke GoTo Rp 2,3 Triliun

Whats New
3 Hal yang Diperhatikan HRD dari Surat Lamaran Kerja, Apa Saja?

3 Hal yang Diperhatikan HRD dari Surat Lamaran Kerja, Apa Saja?

Work Smart
Harga Beras Sudah Naik sejak di Penggilingan

Harga Beras Sudah Naik sejak di Penggilingan

Whats New
Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Semua Aspek

Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Semua Aspek

Whats New
BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

Whats New
Pemerintah Susun Daftar Barang yang Boleh Diimpor 'E-commerce'

Pemerintah Susun Daftar Barang yang Boleh Diimpor "E-commerce"

Whats New
DPR Minta Revisi UU ITE Tak Membebani Konsumen dan Mengganggu Inovasi

DPR Minta Revisi UU ITE Tak Membebani Konsumen dan Mengganggu Inovasi

Whats New
Dukung Perdagangan Karbon Indonesia, Bank Mandiri Beli 3.000 Ton Karbon

Dukung Perdagangan Karbon Indonesia, Bank Mandiri Beli 3.000 Ton Karbon

Whats New
4 Dana Pensiun BUMN Dilaporkan ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

4 Dana Pensiun BUMN Dilaporkan ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke