Moeldoko: Jangan Sampai Ganti Pimpinan, Ganti Juga Kebijakannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tidak ada lagi pihak yang mempersulit perizinan untuk para pelaku usaha. Hal itu ia ungkapkan dalam webinar berjudul Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

"Misalnya, untuk mengeluarkan rekomendasi serta syarat-syarat yang mempersulit pelaku usaha apalagi adanya UU Cipta Kerja dan PP turunannya. Sehingga tidak ada lagi istilah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Itu bahasa primitif, sudah benar-benar usang," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko memberikan tiga catatan untuk pembenahan di lingkungan pelabuhan. Pertama, pastikan perubahan ini terlembagakan di dalam sistem berbagai penyederhanaan. Prosedur reformasi pelabuhan harus terus berjalan.

Dia meminta agar dibuatkan sistem informasi yang andal dan bagus serta terintegrasi. Kemudian pastikan kanal pengaduan pelayanan, suap maupun pungli di pelabuhan responsif.

"Jangan sampai ganti pimpinan, ganti juga kebijakan sehingga nanti kita seperti 'poco-poco' gitu, maju mundur, maju mundur. Jadi intinya adalah kita harus menuju semakin efisien dan efektif dalam pelayanan," katanya.

Kedua, lanjut Moeldoko, seluruh stakeholder di pelabuhan harus berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Stranas PK agar pelabuhan benar-benar menjadi etalase Indonesia di dunia internasional.

"Jangan sampai aksi ini berjalan masih ada pungli pelayanan publik di lapangan," tegasnya lagi.

Terakhir, dia ingin aksi pencegahan korupsi pada tahun 2022-2024 harus bisa diukur dampaknya. Tidak mesti berfokus pada output dan proses semata.

"Hal ini untuk memperkuat komunikasi Stranas PK kepada masyarakat publik bahwa pemberantasan korupsi oleh pemerintah yang tidak pernah surut ini diketahui oleh publik dengan baik. Sehingga perkembangannya bisa diikuti oleh masyarakat," pungkasnya.