Tambahan PMN Disetujui DPR, Kereta Cepat Juga Incar Pinjaman Rp 16 Triliun dari China

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, tambahan PMN ini akan membantu penanganan pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat sebesar 1,449 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 21,4 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).

Ia menjelaskan, penanganan cost overrun ini dilakukan melalui skema ekuitas 25 persen yang dipenuhi dari konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dengan tambahan PMN Rp 3,2 triliun dan konsorsium China 40 persen atau sebesar Rp 2,1 triliun.

Kemudian, sisanya 75 persen atau Rp 16 triliun berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

"Jadi ini kami meyakini apabila dukungan PMN (Rp 3,2 triliun) dan CDB (Rp 16 triliun) bisa cair bulan Desember ini, Insya Allah schedule (operasi kereta cepat) Juni Juli kita capai," kata Tiko dalam rapat kerja Komisi VI dikutip dari kanal YouTube Komisi VI, Jumat (25/11/2022).

Tiko mengatakan, per November 2022, progres konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 81,66 persen dan progres investasi sebesar 91,40 persen.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pemasangan rel atau track laying Kereta cepat.

"Sekarang pemasangan track laying sudah masuk ke terowongan 11 dan diharapkan seluruh penguatan-penguatan di pra sarana khususnya subgrade di Padalarang diperkuat," ujarnya.

Tiko mengatakan, pihaknya juga mengebut penyelesaian pembangunan seluruh stasiun kereta cepat.

Ia juga mengatakan, Stasiun Halim kereta cepat nantinya akan terkoneksi dengan stasiun LRT.

"Jadi kalau tidak ada aral melintang itu Juni-Juli ini (2023) paralel kita mengoperasikan LRT dan kereta cepat secara bersamaan bertemu di Stasiun Halim terintegrasi dengan multimoda Jakarta," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR menyetujui tambahan PMN 2022 PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan PMN tahun 2022 kepada KAI sebesar Rp 3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II yang disiarkan Facebook Komisi VI, Rabu.

Aria mengatakan, persetujuan itu dilakukan mengingat PT KAI telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KCJB atas pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia mengatakan, pihaknya meminta Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa tambahan PMN kepada PT KAI tersebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat diselesaikan tepat waktu yaitu Juni 2023.

"Sesuai timeline yang telah ditetapkan yaitu Juni 2023, tepat biaya tidak menimbulkan cost overrun lagi, tepat kualitas dan tepat guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Aria juga meminta, Kementerian BUMN untuk memastikan tambahan PMN kepada PT KAI tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik.