Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan langkah dari Badan Urusan Logistik (Bulog), apabila tetap melakukan impor beras. 

Indef menilai impor beras hanya akan membuat harga padi di tingkat petani rendah, karena pada Januari 2023 sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki panen raya besar.

Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid mengatakan bahwa Januari 2023 sudah mulai memasuki waktu panen raya walaupun tidak di seluruh tempat.

“Dan apabila impor dilakukan maka harga padi di tingkat petani akan jatuh. Hal ini yang saya khawatirkan justru petani banyak merugi karena harga akan jatuh," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/11/2022).

Menurut Tauhid, rata-rata serapan Bulog selama ini juga terbilang rendah.

Pada  Januari 2022 misalnya, kata dia, Bulog hanya mampu menyerap Rp 8.000 per kilogram (kg) dan paling tinggi terjadi pada April 2022 dengan serapan 200.000 ton. Lalu, turun menjadi 138.000 ton pada Juni 2022 dan November 2022 hanya sekitar 93.000 ton.

 "Kalau saya lihat memang masalahnya pada saat panen raya kemarin di April-Mei 2022 sampai Juni 2022 itu pengadaannya tidak maksimal, sehingga jumlahnya tidak memenuhi yang disyaratkan 1 juta," katanya

"Harusnya Bulog bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit," kata Tauhid dalam program Zona Bisnis, Senin.

Apabila melihat data yang ada, sebut dia, realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik.

Tauhid mencontohkan, seperti stok beras masih ada sekitar 3,3 juta ton. Rinciannya, stok beras di masyarakat sekitar 1,48 juta ton, penggilingan 800.000 ton, pedagang 600.000 ton, hotel restoran dan kafe (Horeka) 300.000 ton, dan di Pasar Induk Cipinang  40.000 ton.

"Jadi menurut saya masih relatif aman. Akan tetapi kalau Bulog mengadakan cadangan (impor). Menurut saya bukan karena syarat 1 juta, sebab kurang pun masih maksimal. Jadi tidak perlu melakukan impor karena kuota kami masih ada," katanya.

Terkait perbedaan data antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan), Tauhid mengatakan bahwa dibutuhkan komunikasi yang baik antarinstansi pemerintah.

Ia meyakini bahwa data yang ada selama ini adalah data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Memang harus ngopi bareng karena data yang ada ini sebenarnya data tunggal. Komunikasi perlu ditingkatkan karena ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menjaga inflasi," jelas Tauhid.