Soal Subsidi Mobil Listrik, Pengamat: Bukan Semata-mata Memberikan Subsidi bagi Orang Kaya

“Pemberian subsidi ini bukan semata-mata memberikan subsidi bagi orang kaya yang mampu membeli kendaraan listrik, tetapi lebih untuk mempercepat migrasi dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik, yang ramah lingkungan,“ kata Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12/2022).

Fahmy mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan ecosystem industry Nikel-Baterai-Mobil Listrik, utamanya dalam menciptakan pasar (market creation).

“Insentif itu untuk menekan harga kendaraan listrik, yang saat ini harga masih mahal, sehingga harga terjangkau. Harapannya, konsumen akan migrasi ke kendaraan listrik,” lanjut dia.

Fahmy mengatakan, tak hanya Indonesia, negara-negara lain juga memberikan insentif serupa bagi kendaraan listrik secara memadai dan berkelanjutan, di antaranya USA, China, Norwegia, Belanda, dan Jepang.

“Tidak hanya negara-negara maju saja, tetapi negara-negara berkembang juga memberikan insentif kendaraan listrik, di antaranya: Thailand, Vietnam, India, dan Sri Langka. Tapi, dalam penciptaan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus mewapadai jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai oleh produk impor dan perusahaan asing, seperti industri otomotif konvensional,” lanjutnya.

Untuk itu, Fahmy menilai pemerintah harus mensyaratkan pemberian insentif kendaraan listrik, tidak hanya keharusan pabrik di Indonesia, tetapi juga harus mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 75 persen.

Dia juga mengatakan, pemerintah harus mensyaaratkan juga transfer teknologi, khsusnya technological capability dalam waktu 5 tahun. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, pada saatnya kendaraan listrik dapat diproduksi sendiri oleh anak-bangsa, yang dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

“Kalau pasar dalam negeri sudah terbentuk, tanpa disuruhpun PLN pasti akan investasi dalam Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di seluruh wilayah Indonesia, lantaaran SPLU merupakan investasi yang prospektif,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk penyediaan SPLU, Fahmy menilai PLN perlu untuk mengandeng penguasaha UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Inonesia. PLN juga harus konsisten menjalankan program migrasi dari penggunaan Batu Bara ke Energi Baru dan Terbarukan.

“Melaui insentif kendaraan listrik ini diharapkan ke depan akan tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu hingga hilir, sehingga bukan mustahil bagi Indonesia mencapai zero carbon pada 2060,” tegas Fahmy.

Sebagai informasi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana memberikan subsidi pada setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta, mobil listrik hybrid Rp 40 juta, sepeda motor listrik Rp 8 juta, dan konversi motor listrik Rp 5 juta. Adapun tujuan pemberian insentif kendaraan listrik itu untuk memberikan kontribusi pencapaian zero carbon pada 2060.

Pasalnya, salah satu penyumbang terbesar carbon dioxide adalah asap kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Fahmy menilai, untuk pengurangan carbon dioxide itu, pemerintah mendorong migrasi dari kendaraan bermotor fosil ke kendaraan listrik melalui insentif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden No.7/2022 tentang Pengunaan Kendaraan Bermotor listrik berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas bagi pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini dilakukan untuk mempercepat ekosistem pasar kendaraam listrik.

Karena pasar kendaraan dinas tidak begitu besar, maka penciptaan pasar kendaraan listrik perlu diperluas lagi, seperti kepada konsumen perorangan melalui pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik.