KSPSI: Ketika Perppu Cipta Kerja Terbit, Kemenaker Justru Tidak Tahu Isinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Riuhnya penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) membuat sejumlah pihak merasa bingung dan terkejut.

Tidak hanya dari kalangan pekerja, pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) turut dibuat kebingungan karena terburu-burunya penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut. Padahal pembahasan usulan untuk isi Perppu baru akan dibahas lagi pada pekan pertama awal Januari tahun ini.

"Mulai tadi malam, saya melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan beberapa petinggi pemerintah untuk menanyakan di instansi mana ini (Perppu) berubah? Karena saya tanya kepada beberapa pihak di Kemenaker, tidak tahu-menahu isi Perppu tersebut sebelum diumumkan oleh pemerintah," ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Isi dari Perppu Cipta Kerja ini pun kata Andi Gani, sangat jauh berbeda dengan usulan dari kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibahas serta disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenaker.

"Karena itu, pada saat tiga atau empat bulan lalu, saya bersama Said Iqbal bertemu dengan beberapa petinggi pemerintah untuk mengajukan draf usulan dari buruh. Sangat terkejut kami ketika di penghujung tahun, Perppu yang dikeluarkan jauh berbeda dari draf yang kami berikan," ucapnya.

Kendati demikian, para Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebenarnya mendukung langkah pemerintah dalam pembahasan rancangan Perppu Cipta Kerja. Sayangnya, setelah terbit justru isinya tidak memuaskan banyak pihak. Malah menurutnya, lebih merugikan untuk sektor ketenagakerjaan.

"DPP KSPSI mendukung langkah Perppunya, isinya kami menolak. Untuk langkah Perppunya sangat baik, karena langsung memangkas birokrasi. Karena mungkin akan sangat lama (jika harus menantikan revisi dari DPR) dan memasuki tahun politik di DPR, dan kami khawatir tidak akan selesai tepat waktu serta adanya celah ketidakpastian hukum," sambung Andi Gani.

Oleh karenanya, para buruh/pekerja akan melakukan berbagai upaya agar Perppu Cipta Kerja tersebut direvisi atau bahkan dicabut. Seperti melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), aksi unjuk rasa, hingga pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemberitaan Kompas.com sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan.

Airlangga menjelaskan alasan pemerintah segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini karena kebutuhan mendesak untuk mempercepat antisipasi kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi maupun geopolitik.

Pasalnya, saat ini dunia tengah menghadapi resesi, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Terlebih saat ini, sebanyak 30 negara berkembang sedang mengantre untuk meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jadi kondisi krisis ini untuk ke emerging dan developing country menjadi sangat riil," ucapnya.