Ada Negara Protes RI Larang Ekspor Bauksit, Bahlil: Itu Urusan Mereka

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, bila tidak ada larangan ekspor bijih nikel dan bauksit maka hilirisasi tidak akan terjadi di Indonesia.

Terkait adanya negara yang merasa tidak setuju dengan larangan tersebut, lanjut Bahlil, Pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkannya. Karena hilirisasi menjadi jalan bagi Republik Indonesia (RI) untuk menjadi negara maju.

"Saya berpendapat bahwa Bapak Presiden Jokowi sudah memutuskan hilirisasi adalah pintu gerbang untuk menuju perubahan terhadap Indonesia dari negara berkembang untuk menjadi negara maju," katanya dalam Konferensi Pers Hilirisasi Kunci dan Tantangan Investasi, Selasa (17/1/2023).

"Bahwa setuju atau tidak setuju, itu urusan mereka (negara luar yang menuntut atau menolak). Kita ini bukan lagi pemerintah yang harus memuaskan semua orang global. Bahwa ada yang setuju atau tidak setuju biasa saja," lanjut dia.

Mantan Ketua Hipmi ini bilang, terpenting apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak merugikan semua pihak.

"Tapi yang terpenting apa yang kita lakukan itu benar, yang penting jangan korupsi, jangan merugikan pemerintah, jangan merugikan rakyat itu juga penting," ucap Bahlil.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan larangan ekspor bauksit pada 21 Desember 2022. Penghentian itu mulai berlaku pada Juni 2023.

Presiden menyebutkan, dari proses industrialisasi biji bauksit itu, diperkirakan pendapatan negara nantinya bisa naik, yakni dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi bilang, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi bahan mentah di dalam negeri. Tujuannya, nilai tambah bahan tersebut bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat.