Gaya Hidup Mewah Anak PNS Pajak Disentil Sri Mulyani, Berapa Gaji Bapaknya?

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kecaman itu ia sampaikan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak (DJP) terhadap putra seorang petinggi GP Ansor.

Diketahui, seorang pria pengendara Rubicon bernama Mario Dandy Satrio menganiaya David di sebuah gang di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Kisah ini pun viral di media sosial.

Aksi penganiayaan dilakukan Mario Dandy Satrio ini bermula saat mantan pacar David berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal itu, Mario pun langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya di daerah Pesanggrahan.

Kemudian, terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap David. Ayah pelaku Mario Dandy Satrio diketahui adalah Rafael Alun Trisambodo, salah satu pajabat di Kanwil DJP Jakarta.

Setelah kasusnya viral, gaya hidup mewah Mario Dandy Satrio juga jadi sorotan publik. Ia kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial dengan menunggangi motor gede (moge) hingga mobil Jeep Rubicon. 

Gaya hidup mewah pejabat Ditjen Pajak ini bahkan menjadi perhatian khusus Sri Mulyani. Menurut Menkeu, gaya hidup hedon yang dipamerkan PNS DJP maupun keluarganya bisa menciptakan reputasi negatif terhadap upaya pemerintah yang terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. 

Gaji pejabat Ditjen Pajak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi ASN dengan besaran tunjangan terbesar dibandingkan instansi pemerintahan lainnya di Tanah Air.

Tunjangan paling tinggi PNS Pajak berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Meski masih di bawah naungan Kemenkeu, tunjangan yang diterima PNS di DJP berbeda dengan kementerian induknya.

Bahkan sempat diwacanakan, jika DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP juga jadi direktorat dengan jumlah pegawai terbesar dari semua kementerian/lembaga yang ada di Indonesia.

Tukin PNS Pajak diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Di mana tunjangan kinerja tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level jabatan PNS paling atas di DJP yaitu pejabat struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 27.

Untuk PNS DJP eselon I lainnya bervariasi. Contohnya pejabat struktural peringkat jabatan 25 menerima tunjangan Rp 95.602.000, kemudian peringkat jabatan 24 menerima tunjangan kinerja Rp 84.604.000.

Sementara untuk jabatan PNS DJP di tingkat menengah seperti penilai PBB muda menerima tukin sebesar Rp 21.567.900, pemeriksa pajak muda Rp 25.162.550, dan pemeriksa pajak penyelia Rp 22.235.150.

Kemudian pemeriksa pajak pelaksana menerima tukin Rp 13.320.562, account representative tingkat III menerima tukin 13.986.750, dan penilai PBB pelaksana menerima tukin Rp 12.432.525.

Jika merujuk pada jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian (Kabag), maka masuk dalam golongan Eselon III. Tunjangan kinerja yang didapatkan berkisar paling rendah Rp 37,21 juta hingga tertinggi Rp 46,47 juta per bulan.

Yang harus digarisbawahi, besaran penghasilan di atas hanyalah nominal tunjangan kinerja. Masih banyak komponen pendapatan lain dari gaji pokok maupun tunjangan melekat sebagai PNS (take home pay gaji PNS Pajak).

Rincian lengkap tukin PNS Pajak

Dalam PP Nomor 37 tahun 2015, tukin bisa dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 95 persen dari target penerimaan pajak.

Untuk tunjangan kinerja dibayarkan 90 persen jika realisasi penerimaan pajak 90-95 persen, tukin dibayarkan 80 persen jika realisasi penerimaan pajak 80-90 persen.

Kemudian tukin dibayarkan 70 persen jika realisasi penerimaan pajak 70-80 persen, dan tukin dibayarkan 50 persen jika realiasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen.

Berikut rincian lengkap tunjangan kinerja PNS pajak berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015:

• Peringkat jabatan 27 (eselon I) Rp 117.375.000
• Peringkat jabatan 26 (eselon I) Rp 99.720.000
• Peringkat jabatan 25 (eselon I) Rp 95.602.000
• Peringkat jabatan 24 (eselon I) Rp 84.604.000
• Peringkat jabatan 23 (eselon II) Rp 81.940.000
• Peringkat jabatan 22 (eselon II) Rp 72.522.000
• Peringkat jabatan 21 (eselon II) Rp 64.192.000
• Peringkat jabatan 20 (eselon II) Rp 56.780.000
• Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
• Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875
• Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000
• Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900
• Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000
• Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600
• Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
• Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487
• Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
• Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
• Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412
• Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500
• Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000
• Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375
• Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875
• Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800

Tunjangan lain

Sebagaimana PNS lainnya, PNS Pajak juga menerima berbagai macam tunjangan melekat selain tukin. Tunjangan PNS tersebut antara lain tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokok.

Berikutnya ada tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak, tunjangan makan sebesar Rp 35.000 - 41.000 per hari, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, serta perjalanan dinas.

Pokok gaji PNS Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Artinya gaji PNS pajak (gaji pokok) sama dengan PNS lainnya.

Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Golongan I

• Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
• Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
• Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
• Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II

• Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
• Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
• Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
• Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
• Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
• Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
• Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

• Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
• Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
• Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
• Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
• Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Untuk pejabat Ditjen Pajak yang masuk eselon, otomatis Rafael Alun Trisambodo akan masuk dalam golongan MKG IV.