Jurus Bapanas Amankan Pasokan dan Stabilitas Pangan Jelang Lebaran

Arief bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan stok pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.

"Kerangka regulasinya sudah jelas, Bapanas mendapat amanat dari Bapak Presiden melalui Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), kemudian turunannya berupa Perbadan 15/2022. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan. Jika ini berjalan kita optimis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita," ujar Arief dalam siaran resminya, Kamis (13/4/2023).

Menurut Arief, penguatan CPP ini sangat penting dilakukan mengingat dinamika distribusi pangan berdampak pada fluktuasi harga.

"Dengan ditetapkannya berbagai regulasi di atas, kita bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10 persen dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat meng-intervensi harga pasar," jelas Arief.

Dia mengungkapkan, membangun CPP untuk 12 komoditas pangan strategis membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.

"Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh Ibu Menkeu melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan, BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan," kata Arief.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas pangan jelang lebaran, seusai peluncuran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (10/04/2023), Arief langsung melakukan pemantauan ke beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan untuk bantuan pangan.

Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran by name by address.

"Untuk tahap pertama (1 bulan) penyaluran bantuan beras ini, kita sudah mulai sejak 31 Maret 2023 lalu, hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah. Dengan demikian, kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar," jelas Arief.

Guna melaksanakan program pemerintah untuk menyalurkan CBP tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perlu penambahan stok untuk menjaga stabilitas pangan. Saat ini, stok pangan Bulog per 12 Maret 2023 masih berada di 287.000 ton, 264.000 ton merupakan CBP dan sisanya merupakan stok komersil.

"Prioritas pertama kita mendorong Bulog menambah stok beras-nya dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri. Namun apabila tidak dapat terpenuhi kita melakukan impor dengan catatan hanya untuk menjaga agar stok CBP masih dalam angka yang memadai," jelas Ketut.

Adapun berdasarkan survei stok beras bersama Bapanas, BPS, dan Kementerian Pertanian, stok beras di akhir tahun 2022 mencapai 4 juta ton yang tersebar di rumah tangga 2,3 juta ton, di penggilingan 693.000 ton, di pedagang 500.000 ton, di Bulog 335.000 ton, dan di horeka sebesar 187.000 ton.

"Stok beras yang tersebar di masyarakat berdasarkan survei tersebut cukup. Artinya impor beras yang dilakukan ini hanya untuk mengisi stok CBP dan digunakan terbatas untuk stabilisasi harga. Sementara harga di tingkat petani tetap terjaga," ujar Arief.

Langkah lainnya yang ditempuh Bapanas dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah menggencarkan Gelar Pangan Murah (GPM) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan, melakukan fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan rakor rutin pengendalian inflasi bersama Kemendagri.

Arief menegaskan upaya tersebut tidak bisa dilakukan tanpa sinergi dan kolaborasi lintas sektor kementerian/lembaga, BUMN, asosiasi, pelaku usaha, serta media massa.