Terkait Kasus Korupsi Dirut Waskita, Erick Thohir Apresiasi Kejagung

KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait soal kasus korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, baru-baru ini.

"Saya mengapresiasi kerja sama dengan Kejagung yang berjalan dengan baik, tapi tentu konteksnya terkait penetapan Direktur Utama Waskita Karya sebagai tersangka, saya sedang berkoordinasi dengan Kejagung (Kejaksaan Agung) mengenai beliau ini tersangka karena apa?" beber Erick Thohir dikutip dari Antara, Kamis (4/5/2023).

"Kita lagi pelajari supaya ada perbaikan sistem lagi. Ini yang kita coba lagi diskusikan," katanya lagi.

Ia menyebut, pihaknya berpegang teguh pada kerja sama antara Kementerian BUMN dengan Kejagung terkait penetapan Direktur Utama Waskita Karya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Kembali saya berpegang teguh kerja sama antara Kementerian BUMN dengan Kejaksaan Agung sudah terbukti dan banyak melakukan terobosan baik di Garuda Indonesia, Jiwasraya dan Asabri," ungkap Erick Thohir.

"Kita juga terus bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendampingi supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," ujar dia lagi.

Mantan pemilik klub sepakbola Inter Milan itu menegaskan, dirinya menindak tegas kepada mereka yang terlibat kasus pidana korupsi.

"Sejak dini saya sudah bilang bahwa saya tidak memberikan hati nurani kepada tikus-tikus yang korupsi. Saya tidak kasih, apalagi kalau sudah ada bukti hitam di atas putih," katanya.

Erick juga menyampaikan saat ini Kementerian BUMN sedang berkoordinasi dengan Kejagung dalam rangka perbaikan sistem agar kasus tersebut tidak terulang kembali pada waktu mendatang.

Kasus korupsi Waskita Karya

Sebagaimana diketahui, Kejagung menetapkan orang nomor satu di Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka. Dugaan korupsi di BUMN karya ini juga dilakukan berjemaah.

Selain dirut, ada tiga tersangka dari Waskita Karya. Belum lagi delapan tersangka lain di luar perusahaan dalam kasus proyek fiktif di Waskita Beton.

Kejagung langsung menahan Destiawan Soewardjono di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung. Masa penahanan selama 20 hari sejak 29 April-17 Mei 2023.

Dalam kasus ini, Destiawan Soewardjono disebut memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Dokumen palsu ini kemudian digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka.

Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Utang jumbo Waskita

Waskita adalah satu dari sekian BUMN yang terjerat utang jumbo. Bahkan yang terbaru, karena tak sanggup membayar cicilan utang plus bunganya, perseroan terpaksa harus melakukan restrukturisasi utang.

Misalnya saja pada Februari lalu sebagaimana dikutip dari Kontan, Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai menghentikan sementara atau suspensi perdagangan efek Waskita baik itu saham, obligasi, dan sukuk.

Suspensi ini dilakukan setelah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 15 Februari 2023 mengumumkan penundaan pembayaran bunga ke-15 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 senilai Rp 2,3 triliun.

Selain itu, suspensi ini dilakukan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Waskita Karya diketahui memiliki utang terbesar dari utang obligasi Rp 19,01 triliun, ditambah utang bank jangka panjang sebesar Rp 47,24 triliun per September 2022.

Di mana porsi utang terbesar berasal dari 4 bank pelat merah antara lain BNI, Mandiri, BRI, dan BSI. Waskita Karya juga beberapa kali menerima suntikan duit APBN, seperti pada tahun 2021.

Waskita Karya menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,90 triliun. Nilai suntikan negara tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri BUMN.

Pada tahun 2020 lalu saja, perusahaan ini mencatatkan rugi yang terbilang sangat fantastis, yakni sebesar Rp 7,38 triliun. Di saat yang sama, perusahaan juga terjerat utang sebesar Rp 89,011 triliun.

Dengan jumlah utang sebesar itu, Waskita Karya harus mengeluarkan biaya tak sedikit sebagai beban pinjaman Rp 4,74 triliun hanya untuk membayar bunganya saja.

Perusahaan konstruksi milik negara ini melanjutkan catatan rugi bersih di tahun 2021. Di mana perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 1,1 triliun.