Pemberian Relaksasi Ekspor bagi Freeport Dinilai Rusak Iklim Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah Indonesia memberikan relaksasi ekspor bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai bakal memberikan dampak pada iklim investasi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, kebijakan pemerintah memberikan relaksasi ekspor ini justru merusak iklim investasi. Padahal, iklim investasi menjadi salah satu tolak ukur bagi investor.

"Kalau pemerintah tidak konsisten ini mengganggu iklim investasi," tegas Faisal kepada Kontan.co.id beberapa waktu lalu.

Faisal menjelaskan, pemerintah telah beberapa kali memberikan relaksasi bagi Freeport Indonesia. "Ini berarti kemampuan pemerintah bernegosaisi dengan perusahaan besar seperti Freeport ini memang susah, kendalanya besar," kata Faisal.

Ia melanjutkan, perusahaan-perusahaan atau investor kecil justru lebih mampu menunjukkan komitmen dalam hilirisasi minerba.

Selain merusak iklim investasi, relaksasi ekspor juga dinilai bakal memberikan dampak pada pasokan bahan baku ke depannya.

Menurutnya, keuntungan dari ekspor hanya bersifat jangka pendek, sementara itu, hilirisasi minerba memilik manfaat jangka panjang.

Asal tahu saja, pemerintah memastikan adanya pemberian izin ekspor konsentrat tembaga untuk PTFI dan Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) hingga Mei 2024.

Freeport dan Amman mendapat izin ekspor meskipun larangan ekspor konsentrat tembaga mulai berlaku pada Juni 2023. Adapun larangan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga.

Salah satunya, dampak pandemi Covid-19 yang membuat pembangunan smelter terhambat.

Arifin mengatakan pembangunan smelter oleh Freeport terhambat pandemi lantaran kontraktor yang berasal dari Jepang terdapak lockdown saat pandemi.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja yang akan terdampak jika operasional bisnis terhambat akibat pelarangan ekspor.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa pembangunan smelter Freeport yang sudah mencapai 61 persen per April 2023. Begitu pula dengan Amman perkembangan pembangunan smelternya yang kurang lebih sama dengan Freeport.

"Tembaga dapat kelonggaran karena ada pembangunan smelter dan sudah spending sekian banyak untuk investasi," ucap Arifin.

Kendati diberikan perpanjang izin ekspor, ia menegaskan, Freeport dan Amman tetap harus merampungkan pembangunan smelternya pada Mei 2024. (Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah Beri Relaksasi Ekspor Kepada Freeport, Begini Tanggapan Pengamat

 .