Soal Impor KRL Bekas dari Jepang, Erick Thohir Tunggu Data dari INKA dan KAI

Hal itu juga sudah diungkapkannya saat rapat dengan Menko Bidang Perekonomian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya menunggu dua data final (dari INKA dan KAI)," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Pada PT INKA, dia meminta produsen kereta api itu mendata kemampuannya memproduksi gerbong kereta. Selain itu, mendorong PT INKA melakukan perbaikan kinerja keuangan.

Erick bilang, dirinya pun sudah memasukkan PT INKA ke dalam daftar BUMN yang diusulkan menerima PMN di 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Tujuannya, untuk peningkatan modal guna memperbesar kemampuan produksi.

Sementara pada KAI, dia meminta data terkait proyeksi pertumbuhan pengguna KRL selama 5 tahun ke depan pasca pandemi Covid-19.

Erick ingin proyeksi tersebut dikaitkan dengan kemampuan PT INKA menyediakan gerbong KRL.

"Nah kalau data ini sudah keluar, baru kita bisa sinkronkan. Jadi bisa ada keputusan, berapa yang dalam negeri bisa buat, berapa yang impor," ungkapnya.

Erick memastikan, persoalan kebutuhan pengadaan gerbong KRL ini akan menemukan solusinya agar masyarakat sebagai pengguna transportasi publik bisa nyaman menggunakan KRL.

Bola di tangan Luhut

Menurut Erick, keputusan mengenai impor KRL bekas dari Jepang akan dibahas dalam rapat dengan Menko Luhut.

"Ini kan mesti ada solusinya. (Keputusannya) tunggu di rapat koordinasi dengan Pak Luhut," kata Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya telah mengusulkan impor 12 rangkaian KRL pada tahun ini. Impor diperlukan karena memang tak memungkinkan menunggu produksi dari PT INKA.

"Kita harapkan sebelum akhir tahun atau di akhir tahun kita bisa tambah 12 trainset (rangkaian kereta)," ujarnya di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Kendati demikian, rencana impor KRL tersebut perlu menunggu persetujuan Luhut.

Menurut Tiko, sapaan akrabnya, perlu sekali rapat lagi dengan Luhut untuk memutuskan nasib dari rencana impor KRL tersebut.

"Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves berhubungan dengan ini. (Kepastiannya ada di Luhut) iya, tapi harusnya sih mostly oke ya," pungkas dia.