Sepanjang Kuartal I-2023, BC Batam Selamatkan Kerugian Negara Rp 30,8 Miliar

"Terhadap pelanggaran tersebut, BC Batam telah berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp1,67 miliar yang terdiri dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)," kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU BC Tipe B Batam Rizki Baidillah di Batam, Sabtu (27/5/2023).

Rizki mengatakan, angka tersebut naik 98 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022.

Dari semua penindakan tersebut, Rizki menjelaskan, terdiri dari berbagai jenis barang, seperti NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor), Barang Kena Cukai, Barang Pornografi dan Sextoys, Komoditi Pakaian, Tas, Sepatu bekas dan atau Aksesoris lainnya, perangkat elektronik dan komoditi lainnya.

Kemudian penindakan NPP pada kuartal 1 2023, KPU BC Tipe B Batam juga berhasil menggagalkan penyelundupan 19.912 butir ekstasi, 2.425,70 gram metamphetamine, 1.911 gram ketamine dan 9 botol cairan mengandung metamphetamine.

"Penindakan terhadap NPP dilakukan di berbagai tempat, mulai dari bandara, pelabuhan, tempat penimbunan sementara dan melalui kiriman paket barang," kata Rizki.

Penindakan terhadap Barang Kena Cukai selama kuartal 1 tahun 2023, KPU BC Tipe B Batam juga berhasil menindak 82 pelanggaran terhadap ketentuan cukai.

Telah dilakukan penindakan sebanyak 7,9 juta batang terhadap rokok ilegal berbagai merek.

"Angka tersebut naik 242 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, sedangkan untuk minuman mengandung alkohol (Mikol) illegal, juga dilakukan penindakan sebanyak 1.570 liter minuman mikol atau naik 124 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022," jelas Rizki.

"Semua pencapaian yang telah diraih oleh BC Batam tidak terlepas dari dukungan oleh instansi penegak hukum seperti TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, dan instansi terkait lainnya dan juga peran dukungan masyarakat yang telah bersinergi dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum kepabeanan dan cukai di wilayah Indonesia," pungkas Rizki.