Pemerintah Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 hingga RP 546,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus pemerintah pada tahun anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan target angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun depan.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan, pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya khusus. Oleh karenanya, pemerintah berencana untuk kembali mengerek anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan.

Berdasarkan data paparan Kemenkeu, pemerintah mengusulkan anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp 503,7 triliun hingga Rp 546,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari anggaran perlinsos di APBN 2023, yakni sebesar Rp 476 triliun.

Seiring dengan peningkatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk memberantas kemisikinan ekstrem. Strategi pertama ialah, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (RT) miskin dan rentan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan memperbaiki ketepatan data terkait RT yang masuk dalam kelompok 1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraannya secara nasional, atau biasa disebut desil 1.

"Kita tahu bahwa yang tepat sasaran yang harus paling bawah lagi, karena ini paling susah mengentaskan kemiskinan," kata dia, dalam bincang media, di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Pada saat bersamaan, pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan indeks Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan belum adanya penyesuaian indeks selama beberapa tahun terakhir.

"Ini akan kita bicarakan dengan DPR di pembicaraan pendahulan," ujar Febrio.

Strategi lain yang disiapkan pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem ialah peningkatan pendapatan RT miskin dan rentan. Strategi ini akna dilakukan dengan menambah proyek padat karya kementerian/lembaga dan optimalisasi padat karya tunai desa (PKTD).

"Kita melihat kemiskinan ekstrem bukan hanya kita berikan bantuan cash, tapi juga kita lihat perlindungan lapangan kerja," tutur Febrio.

Terakhir, pemerintah menyiapkan strategi untuk meningkatkan akses infrastruktur dasar. Febrio memaparkan, infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi sanitasi, air minum, dan puskesmas.

Sebagai informasi, pemerintah terus berupaya mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Tercatat pada 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen terhadap total masyarakat. Pada tahun ini, angka tersebut ditargetkan turun ke 1,04 persen.