Bappenas Sebut Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Indonesia Bisa Tembus 6,7 Juta

"Satu PR yang sedang dihadapi kita adalah metode penghitungan kemiskinan ekstrem," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Suharso mengatakan, saat ini garis kemiskinan ekstrem dihitung dengan purchasing power parity (PPP) sebesar 1,9 dollar AS per hari. Dengan standar tersebut, jumlah masyarakat miskin yang harus diatasi sebanyak 5,8 juta jiwa.

Namun, saat ini standar garis kemiskinan yang digunakan program global Sustainable Development Goals (SDGs) dihitung dengan PPP sebesar 2,15 dollar AS per hari.

Suharso menyebutkan, dengan standar PPP tersebut maka jumlah masyarakat miskin yang perlu diatasi oleh pemerintah meningkat menjadi 6,7 juta jiwa.

"Sekarang pemerintah masih menggunakan angka 1,9 dollar AS PPP kalau menggunakan angak SDG's itu sekarang di angka 2,15 dollar AS PPP. Kalau ini kita gunakan maka kemiskinan ekstrem itu naik," tutur dia.

Dengan standar manapun yang digunakan, Suharso memastikan, pemerintah akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Visi ini akan direalisasikan dengan memperbaiki penyaluran bantuan sosial.

"Kemiskinan memang sudah didekati cara dengan multi dimensi, dengan luar biasa dan sudah ada yang sukses dan memang sebagian besar masih punya permasalahan di penerimaan manfaat yang semestinya," ucapnya.