Utang Pemerintah Kembali Turun, Ini Penyebabnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2023, melaporkan, posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Mei sebesar Rp 7.787,51 triliun, setara dengan 37,85 persen produk domestik bruto (PDB) nasional. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, nilai utang pemerintah turun Rp 62,38 triliun atau 0,79 persen.

"Baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," tulis Kemenkeu, dikutip Senin (3/7/2023).

Penurunan itu disebabkan oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN). Kemenkeu menyatakan, pembayaran cicilan pokok utang yang lebih besar dari pengadaan penerbitan utang baru.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu.

Jika dilihat berdasarkan komposisinya, utang pemerintah didominasi dengan SBN. Tercatat nilai SBN yang telah diterbitkan mencapai Rp 6.934,25 triliun, atau setara 89,04 persen total utang pemerintah.

Sementara itu, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 853,26 triliun. Nilai tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesra Rp 829,17 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 24,09 triliun.

Posisi utang masih aman

Kemenkeu menyatakan, posisi utang pemerintah masih aman. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang masih berada jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni sebesar 60 persen.

Kemudian jika dilihat bedasarkan profil jatuh temponya, utang Indonesia diklaim cukup aman. Kemenkeu mencatat, rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah di kisaran 8 tahun.

"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan utang jangka panjang, pemerintah disebut terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).

"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel," tulis Kemenkeu.