Indonesia Disebut Gagal Sistemik, Stafsus Sri Mulyani: Penilaian Tidak Berdasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menampik pernyataan yang menyebutkan, Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik. Hal ini ditunjukan oleh kinerja APBN yang terjaga dan predikat positif yang disampaikan lembaga keuangan internasional.

Sebagai informasi, Indonesia dinilai telah masuk negara gagal sistemik oleh Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan. Pernyataan itu disampaikan dengan mencantumkan data anggaran pembayaran bunga utang yang lebih besar dari anggaran kesehatan.

Melalui cuitannya, Anthony juga menyertakan potongan video pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Dalam cuplikan video itu Antonio menyebutkan, separuh umat manusia tinggal di negara yang lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pembayaran utang daripada pendidikan atau kesehatan.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 triliun," tulis akun @AnthonyBudiawan, dikutip Rabu (19/7/2023).

"UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik," sambungnya.

Pernyataan itu kemudian direspons oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Melalui serangkaian cuitan, Yustinus membantah pernyataan yang menyebutkan Indonesia termasuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

"Penilaian ini tidak berdasar!," tulis akun @prastow membalas cuitan @AnthonyBudiawan.

Ia pun menyertakan data realisasi APBN Tahun 2022 dan pagu APBN 2023. Dalam data itu dipaparkan, anggaran pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2022 realisasinya mencapai Rp 649,3 triliun. Nilai itu lebih tinggi dari realisasi belanja bunga utang sebesar Rp 386,3 triliun.

Sementara itu dalam pagu APBN 2023, total anggaran pendidikan dan kesehatan mencapai Rp 791 triliun. Nilai ini juga lebih besar dari pagu anggaran belanja bunga utang, yakni sebesar Rp 441,4 triliun.

Kemudian, Prastowo juga membantah narasi yang menilai, Indonesia merupakan negara miskin. Sebagaimana data teranyar Bank Dunia, Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.580 dollar AS, dan masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas.

Pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia terus tumbuh positif. Produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat terus tumbuh 5 persen dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir.

"Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk upper middle income country' dg pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5%," kata Prastowo.

Terakhir, Prastowo menekankan, kemampuan pembayaran kewajiban negara juga terjaga. Indonesia tidak pernah gagal bayar, dan lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) menjaga peringkat kredit nasional di posisi BBB dengan outlook stabil.

"Keputusan mempertahankan rating tersebut merupakan cerminan dari kesuksesan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik," pungkas Yustinus Prastowo.