Menanggapi pertanyaan tersebut, bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan, pembangunan IKN tidak seharusnya ditentukan oleh selera individu, tetapi gabungan dari para pemangku kepentingan.
"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c," kata dia dalam IDE 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
"Tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, ketika seorang gubernur ingin mengatasi permasalahan transportasi di suatu wilayah, hal itu tidak hanya sekadar gubernur memiliki visi dan mengeluarkan kebijakan.
Namun, diperlukan proses negosiasi panjang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga perumusan kebijakan dapat mencakup data dan fakta.
"Jadi ini bukan selera. Justru libatkan semua," ujarnya.
Oleh karenanya, dalam menentukan keberlanjutan IKN, diperlukan proses kajian secara matang yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan keputusan konkret.
"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang obyektif, let's proceed. Kalau tidak, jangan," kata Anies.
Menurut dia, ke depan pemerintah harus mengutamakan pertimbangan teknokrasi ketimbang pertimbangan politik dalam merumuskan suatu kebijakan.
"Jangan sampai pengambil keputusan menetapkan aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan fakta data pandangan para ahli," ucapnya.
https://money.kompas.com/read/2023/07/21/104200626/jawaban-anies-baswedan-ketika-ditanya-lanjutkan-pembangunan-ikn-atau-tidak