Bos Pertamina Ungkap Penyebab Elpiji 3 Kg Langka di Beberapa Daerah

Ia mengaku, usai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Malang, dirinya telah dihubungi oleh Erick perihal kelangkaan Elpiji 3 kg tersebut.

"Kemarin Bapak Presiden kan ada kunjungan di Malang beserta Menteri BUMN, dengan adanya laporan (kelangkaan Elpiji 3 kg) dari masyarakat di sana, Pak Menteri telepon saya," ujar Nicke ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (25/7/2023).

Dia menjelaskan, kelangkaan tersebut terjadi tak lepas dari kondisi adanya hari libur yang memperingati hari raya besar. Seperti beberapa waktu belakangan, ada libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan libur Tahun Baru Islam 1445 Hijriah.

Menurut Nicke, tiap kali libur hari raya, terjadi peningkatan konsumsi elpiji, sehingga permintaannya pun di atas rata-rata harian. Hal inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat nampak susah mencari elpiji 3 kg.

"Setiap hari libur, itu terjadi peningkatan konsumsi, sehingga tentu terjadi peningkatan di atas rata-rata harian," kata dia.

"Kalau kita lihat per hari ini, sudah 2 persen melebihi kuota. Namun demikian, kita akan pastikan bahwa ketersediaan Elpiji 3 kg ini aman," imbuh dia.

Nicke menuturkan, untuk mempercepat penyaluran, pihaknya bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengidentifikasi lokasi mana saja yang mengalami kelangkaan sehingga perlu dilakukan operasi pasar oleh Pertamina. Hal ini agar tepat sasaran langsung ke masyarakat.

Lantaran, seringkali penyaluran elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Kondisi ini tercermin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan elpiji bersubsidi ini melampaui target rumah tangga yang berhak yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, dari total 88 juta rumah tangga di Indonesia, kuota elpiji 3 kg yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya untuk 60 juta rumah tangga yang berhak mengonsumsi gas bersubsidi. Ini setara dengan 68 persen rumah tangga.

"Namun hari ini kalau melihat data, berapa persen penjualan elpiji subsidi terhadap total elpiji, itu angkanya ternyata tinggi, 96 persen. Sehingga kita harus melihat apakah ada yang tidak tepat distribusinya," ungkapnya.

Menurut Nicke, saat ini Pertamina berupaya memperbaiki tata kelola distribusi bekerja sama dengan pemda dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan, monitoring, dan evaluasi agar memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Selain itu, dilakukan dengan mulai menerapkan sistem pendaftaran atau registrasi KTP atau NIK guna menjadi data penerima yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Ia pun mengimbau untuk masyarakat mengadu ke Pertamina memang ada kelangkaan ataupun penyelewengan distribusi Elpiji 3 kg.

"Silakan laporkan, call saja 135 agar kita bisa langsung tindaklanjuti, karena subsidi pemerintah kan besar jadi ini harus kita amankan, dan sebagi bentuk pertanggunjawaban Pertamina kita harus lakukan pengendalian," pungkas Nicke.