Pertamina Uji Coba Pencocokan Data dan Transaksi Digital Elpiji 3 Kg di Sumatera Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba pencocokan data dan transaksi digital elpiji 3 kg di wilayah Sumatera Selatan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, tujuan program ini adalah sebagai upaya pendistribusian elpiji 3 kg yang lebih transparan dan tepat sasaran, serta uji coba ini dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi.

"Pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg tanpa perlu penggunaan smartphone atau gadget milik konsumen," ujar Nikho dalam keterangan resmi, Sabtu (12/8/2023).

Ia menambahkan, pencocokan data ini disinergikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam tahap pendataan, masyarakat masih dapat membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi seperti biasanya. Pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Sedangkan, apabila masyarakat sudah terdata dalam sistem, hanya cukup menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya.

"Namun jika belum terdata, masyarakat dapat mendaftarkan NIK, KTP, dan KK di sub penyalur atau pangkalan resmi dengan pendaftaran hanya dilakukan sekali. Perubahan hanya pada skema transaksi, ada pencatatan dan pengecekan data secara digital terlebih dahulu sebelum bisa bertransaksi," terang dia.

Untuk pemenuhan kebutuhan elpiji 3 kg, di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 7.237 Pangkalan LPG Serta Pertamina telah menyiagakan sebanyak 1.983 pangkalan yang siap untuk pencocokan data.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjabarkan, Pertamina melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran, salah satunya dengan pencocokan data dan transaksi digital, sesuai dengan ketentuan.

"LPG bersubsidi memiliki kriteria hanya untuk golongan yang tidak mampu dan kuotanya telah ditetapkan, sehingga distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran," kata Fadjar.

Dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian setempat, serta mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran.