Kemenperin Jawab Kritik Faisal Basri: Benefit Hilirisasi Nikel Itu Nyata

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, sejak bergulirnya program hilirisasi nikel dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, beberapa efek ganda atau multiplier effect terlihat pada ekonomi nasional.

Ia mengatakan, berdasarkan data Kemenperin, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam kontruksi.

Febri mengatakan, investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 165 triliun untuk smelter Pyrometalurgi, serta sebesar 2,8 miliar dollar AS atau mendekati Rp 40 triliun untuk 3 smelter Hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (Mix Hydro Precipitate) sebagai bahan baku baterai.

Selama masa konstruksi, kehadiran smelter tersebut menyerap produk lokal. Saat ini, smelter tersebut mempekerjakan sekitar 120.000 orang tenaga kerja.

“Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah lokasi Smelter berada,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

"Hilirisasi jangan dilihat dari ownersip smelter, baik itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit yang dirasakan dengan berjalannya hilirisasi memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional,” ujarnya.

Febri mengatakan pihaknya menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari nikel hingga produk hilir yang meningkat berkali-kali jika diproses di dalam negeri atau menghilirkan proses barang mentah.

Ia mengatakan, nilai nikel ore mentah dihargai 30 dollar AS per ton, namun harganya akan naik 3,3 kali lipat atau mencapai 90 dollar AS pe ton. Sedangkan jika menjadi Ferronikel harganya akan naik 6,76 kali atau setara 203 dollar AS per ton.

Sementara itu kata dia, ketika hilirisasi berlanjut dengan menghasilkan Nikel Matte, nilai tambahnya juga akan naik menjadi 43,9 kali atau 3.117 dollar AS per ton. Terlebih, Indonesia sudah punya smelter yang menjadikan MHP sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 120,94 kali (3.628 dollar AS per ton.

“Apalagi, jika ada ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,” tuturnya.

Febri mengatakan, hal tersebut akan menambah pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak lain yang nilainya triliunan rupiah.

"Dari sini saja sudah terbukti, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya Rp 17 Triliun, dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai Rp 510 Triliun. Sehingga penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat," kata dia.

Melihat performa kontribusi logam dasar ke ekonomi, Febri mengatakan PDB logam dasar di kuartal I-2023 tumbuh 11,39 persen. Pada semester I-2023, logam dasar mencatatkan PDB sebesar Rp 66,8 triliun.

Adapun selama periode tahun 2022, subsektor ini tumbuh di atas 15 persen dengan nilai Rp124, 29 Triliun, juga tahun 2021 tumbuh double digit setara Rp108,27 Triliun. Bahkan di tahun 2020 yang penuh tekanan akibat pandemi Covid-19, industri logam dasar berhasil tumbuh mengesankan.

“Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa benefit smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap dia.

Sebelumnya, Faisal melalui blog pribadinya faisalbasri.com mengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah yang dinilai hanya menguntungkan China. Salah satu yang disorotinya yakni apakah uang hasil ekspor dari produk hilirisasi tersebut mengalir ke Indonesia atau tidak.

Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh China, dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

"Maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri," tulisnya dalam blog yang dikutip Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Menurut dia, kondisi itu berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit. Sedangkan untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ungkapnya.

Faisal juga menyoroti para perusahaan smelter China yang tidak membayar royalti. Justru yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel, yang hampir semua adalah pengusaha nasional.

Ia menekankan, pada dasarnya dirinya mendukung industrialisasi, tetapi menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang. Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini ugal-ugalan sehingga sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional.

"Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia," kata dia.