Soal Wacana WFH untuk Atasi Polusi Udara, Menaker: Belum Ada Kesimpulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih melakukan pembahasan terkait kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah aglomerasi, Jabodetabek.

Ida mengakui, polusi udara merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan diatasi. Ia pun menyadari, WFH dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara.

"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Ida, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Meskipun belum diputuskan, Ida memastikan, wacana WFH untuk mengatasi permasalahan buruknya kualitas udara di Jabodetabek terus dilakukan.

Apabila nantinya kebijakan WFH diterapkan, pemerintah tidak akan memukul rata seluruh sektor. Nantinya akan dikategorikan sektor usaha mana yang bisa bekerja dari rumah dan sektor mana yang tidak.

"Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan," ucapnya.

Sebagai informasi, permasalahan polusi udara di Jabodetabek belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, kualitas udara Jakarta selama beberapa pekan terakhir kerap menjadi yang terburuk di seluruh dunia.

Permasalahan itu bahkan telah menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Senin (14/8/2023) lalu, orang nomor satu RI itu memimpin rapat terbatas yang salah satunya membahas isu polusi udara di Jabodetabek.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek, yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk," ujar Jokowi, Senin (14/8/2023).

Kepala negara pun langsung memerintahkan kepada para pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang disebutkan Jokowi ialah diterapkannya WFH.

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office (WFO), work from home (WFH) mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," jelasnya.