Soal Konflik Rempang, Jokowi: Masa Urusan Begitu Harus sampai Presiden

Jokowi mengaku sudah menelepon Kapolri Listyo Sigit di tengah malam untuk meminta penanganan permasalahan di Pulau Rempang. Dia menekankan untuk tidak melakukan pendekatan yang represif kepada masyarakat.

"Tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengomunikasikan. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat, itu yang harusnya diselesaikan," ujarnya dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Ia pun menyinggung untuk persoalan lahan seharusnya bisa diselesaikan oleh jajarannya. "Masa urusan begitu harus sampai Presiden," imbuh dia.

Pasa kesempatan itu, Jokowi mengatakan, pembebasan lahan merupakan persoalan utama yang sering kali dihadapi saat pengerjaan PSN. Oleh sebab itu, PSN perlu dikerjakan dengan mendetail untuk memastikan berjalan sesuai rencana.

Ia meminta jajarannya untuk terbuka dengan progres dari pengerjaan PSN. Jika ada proyek yang sulit untuk diselesaikan maka bisa segera disampaikan guna dicarikan solusinya.

Dia bilang, pada dasarnya PSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, maka jangan sampai justru jadi merugikan masyarakat. Maka dari itu, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat tidak diselesaikan secara represif.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dari dampak yang dirasakan akibat penggerjaan PSN.

"Masyarakat kalau ada ganti rugi seneng loh, ini yang saya inginkan. Yah (istilahnya) bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik," kata Jokowi.

Sebelumnya, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto mengatakan, warga yang terdampak proyek Rempang Eco-City akan direlokasi. Menurutnya, warga Rempang akan mendapatkan rumah permanen yang diberikan secara gratis.

Kawasan relokasi bagi warga Rempang tersebut berada di Dapur Tiga Sijantung, Pulau Galang. Nantinya setiap rumah akan dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi beserta dengan infrastruktur penunjangnya.

"Kebijakannya diberikan cuma-cuma. Rumahnya tipe 45 dengan nilai Rp 120 juta per rumah," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Selain rumah, pada kawasan itu dibangun juga infrastruktur jalan, berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, kawasan pemerintahan, puskesmas, sekolah hingga dermaga buat para nelayan.

Namun, saat ini penyediaan rumah gratis tersebut masih dalam tahap pembangunan. Rencananya, pembangunan kawasan rumah permanen tersebut akan rampung tahun depan.

Maka dari itu, warga Rempang yang direlokasi akan ditempatkan ke tempat sementara. Sembari menunggu rumah permanen siap dihuni, warga Rempang akan diberikan uang sewa rumah sebesar Rp 1 juta per bulan dan biaya hidup Rp 1,2 juta per orang per bulan.

Sementara itu, untuk anak-anak yang masih usia sekolah disiapkan pula fasilitas antar-jemput sehingga tetap menjaga akses pendidikan bagi keluarga yang terdampak.

Menurut Enoh sejumlah hal yang perlu kembali disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan warga Rembang yang saat ini menolak proyek Rempang Eco-City.

"Ini disosialisasikan, tapi tentu di lapangan dinamikanya kan banyak sekali, ada yang setuju, ada yang enggak dan sebagainya. Ini yang sekarang prosesnya kita laksanakan," kata dia.