Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Jangan Sekadar Seremoni, tapi Fungsinya Tak Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas berharap agar ke-12 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru diresmikan tidak hanya sebatas gedung yang bagus, namun dapat memberi pelayanan optimal dan berdampak kepada masyarakat.

Dia menambahkan, melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB akan terus melakukan monitoring jumlah kunjungan di Mal Pelayanan Publik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik.

"Ini ada 12 Mal Pelayanan Publik yang hari ini diresmikan. Tetapi bukan sekadar peresmian, karena ini bukan barang mati, tapi barang hidup. Kalau tidak dikontrol, MPP ini akan sepi, ceremony-nya dapat tapi fungsi target Mal Pelayanan Publik tidak tercapai," tuturnya di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

"Setiap minggu, saya minta laporan. MPP yang terkecil dan tertinggi kunjungannya, jangan sampai kita membangun gedung mahal, kunjungannya sedikit," lanjut dia.

Selain itu, mantan Kepala LKPP juga berharap ke-12 MPP yang baru diresmikan tersebut dapat masuk dalam kategori 20 besar yang kunjungannya tinggi.

Adapun 12 Mal Pelayanan Publik tersebut berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berikutnya Kabupaten Ketapang, Kota Kediri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo. Dengan bertambahnya ke-12 MPP tersebut, maka totalnya menjadi 152 MPP seluruh Indonesia.

Anas bilang, kehadiran MPP fisik juga masih dibutuhkan masyarakat, terutama bagi lanjut usia, dan kelompok yang masih awam soal teknologi.

"Secara bertahap nanti ini bisa kita selesaikan secara digital sehingga nanti mereka tidak perlu datang," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menuturkan, dari 12 MPP, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 21 pilot project MPP Digital Nasional.

Diah berharap kepala daerah yang telah meresmikan MPP dapat menularkan praktik baik penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada kepala daerah yang belum menyelenggarakan MPP.

"Sehingga kedepannya MPP dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sesuai amanat Bapak Wakil Presiden," ujar Diah.