Kemenkeu Alokasikan Anggaran Rp 71,3 Triliun untuk Pemilu 2024, Siap sampai 2 Putaran

KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 triliun untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggaran yang diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H Pemilu atau pada 2022 sampai 2024, di antaranya anggaran pemilu sebesar Rp 3,1 triliun pada 2022, Rp 30,0 triliun pada 2023, dan sebesar Rp 38,2 triliun pada 2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan, antara lain jumlah kursi, pengawasan penyelenggara pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. 

Anggaran tersebut utamanya dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

“Total realisasi anggaran Pemilu 2024 pada anggaran 2022 mencapai Rp2,7 triliun atau 88,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,1 triliun,” katanya dalam siaran pers, Selasa (10/10/2023). 

Pada tahun anggaran 2023, hingga 30 September 2023, alokasi telah mencapai Rp 17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 30,0 triliun. 

Untuk anggaran Pemilu tahun anggaran 2024 sebesar Rp 38,2 triliun, dana tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Isa menyebutkan, besaran anggaran tersebut hanya untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran. 

Meski demikian, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk Pemilu 2024 juga dicadangkan bila terjadi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Pilwapres) sampai dua putaran. 

Adapun pemilihan untuk putaran kedua akan dilaksanakan pada 26 Juni 2024. 

“Kami pokoknya sudah menyediakan cukup, kok, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kami akan sediakan kalau Pilpresnya ada putaran kedua, ya. Jadi, sudah siap kami, tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia,” ujarnya.

Anggaran pemilu adalah investasi masa depan

Lebih lanjut, Isa menyebutkan, anggaran pemilu merupakan investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. 

Keberhasilan Pemilu 2024 mendatang akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate. 

Adanya stabilitas politik diharapkan menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor. 

“Sebaliknya, bila sampai pemilu gagal, kita berdoa supaya tidak terjadi, maka risiko kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia akan lebih mahal nilainya dibandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu,” jelasnya.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu sendiri menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat. 

Tidak hanya sosial dan politik, juga sektor ekonomi. Anggaran pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa secara tidak langsung akan menggairahkan sektor produksi dan distribusi. 

Belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai ad hoc yang menerima honor pemilu juga secara tidak langsung merangsang daya beli masyarakat. 

Begitu pula dengan belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu yang akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.

Oleh karenanya, anggaran penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata membiayai teknis penyelenggaraan pemilu. 

Lebih dari itu, anggaran tersebut berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional yang pada akhirnya menjadi investasi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka panjang. 

“Mari kita menyambut Pemilu 2024 mendatang, dengan tanpa ujaran kebencian, tanpa hoaks, dan tidak melakukan polarisasi. Kita sukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi Indonesia dengan kegembiraan,” harapnya.

Untuk diketahui, berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, pesta demokrasi 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024, yaitu pilpres, pilwapres, serta pemilihan legislatif (pileg).

Setelah itu, dilakukan pula Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.