Antisipasi Banjir Impor dari China, Pemerintah Perketat Impor Pakaian, Mainan Anak, hingga Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memperketat pengawasan impor sejumlah jenis komoditas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena banjir impor dari China.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ketegangan antara Amerika Serikat dengan China mengakibatkan tidak terserapnya produk asal Negeri Tirai Bambu.

Oleh karenanya, produsen China tengah mencari pasar baru untuk produk-produknya.

"Ada dampak dari ketegangan antara US dengan China kan, sehingga dampak dari itu barang-barang produksi yang ada di China itu kan juga enggak bisa masuk ke pasar US, Uni Eropa, sehingga kan dia nyari pasar," tutur dia, ditemui di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

"Sehingga pasti arahnya ke Asia, terutama ke Indonesia kan market kita besar," sambungnya.

Oleh karenanya untuk merespons hal tersebut pemerintah memutuskan untuk memperketat 8 komoditas pilihan, yakni pakaian jadi, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan juga produk tas. Terdapat 655 jenis komoditas yang terdampak dari pengetatan ini.

Pengetatan dilakukan dengan merubah skema pengawasan terhadap komoditas-komoditas tersebut dari post border menjadi border. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi dilakukan setelah keluar kawasan pabean tapi dari kawasan pabean dan dilakukan oleh petugas Bea Cukai.

"Intinya yang tadinya pengawasan itu post border, jadi tidak diawasi oleh Bea Cukai di pelabuhan, sekarang ditarik lagi," katanya.

Untuk melancarkan aturan main baru itu, Susi bilang, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap 6 peraturan menteri perdagangan (Permendag). Namun, ia tidak merinci Permendag yang dimaksud.

"Akan kita selesaikan 2 minggu ini," ucapnya.

Sebagai informasi, rencana pengetatan impor 8 komoditas pilihan sebelumnya sudah dibahas oleh para menteri dalam gelaran rapat terbatas kabinet serta rapat koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga.