Mendagri Ungkap Pencopotan Pj Walkot Cimahi karena Gagal Tekan Inflasi

Tito bilang Kota Cimahi sudah tiga bulan berturut-turut mengalami inflasi tinggi, bahkan sempat tertinggi se-Pulau Jawa.

"Cimahi dari Mei, Juni, Juli. Mei sudah masuk 10 besar (inflasi) kabupaten/kota se-Jawa. Kan Jawa Timur 38 kabupaten/kota, Jawa Tengah 33, Jawa Barat kalau enggak salah 29. Tambah lagi DKI Jakarta dan Banten. Artinya lebih dari 100 kabupaten/kota masuk, Mei, Juni, Juli. Mei rangking 10 besar, bahkan tertinggi inflasinya Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi," ujar Tito usai acara peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Tito mengatakan pihaknya telah memperingati kepala daerah Cimahi itu untuk segera menurunkan tingkat inflasi yang salah satunya disebabkan harga cabai.

Harga cabai di Cimahi, kata Tito, selalu mengalami kenaikan. Padahal harga di daerah lainnya telah mengalami penurunan. Di sisi lain, Cimahi merupakan salah satu derah yang menjadi sentra terbesar produksi cabai.

"Kemudian dievaluasi, ya saya lihat bahwa kemampuan menangani inflasi kesungguhannya tak serius," tuturnya.

"Kalau daerah sulit ya, fine lah. Mungkin masalah distribusi medannya berat, daerah kering di sana. Ini daerah Cimahi kekurangan cabai. Menurut saya harga cabai (mahal) itu berarti something wrong with the management," sambung Tito.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kinerja kepala daerah maupun penjabat kepala daerah berkaca dari pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Tito mengaku tak segan untuk mengganti penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi di daerah yang mereka pimpin.

"Kalau dia pj (penjabat), itu salah satu bahan dari kita untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti," kata Tito seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Sementara itu, kata Tito, kepala daerah definitif yang gagal mengendalikan inflasi akan mendapatkan peringatan dari Kementerian Dalam Negeri.