Menko Airlangga: Bukan Penonton, Perempuan Jadi Aktor Penting dalam Pemberdayaan Ekonomi

KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh solid sebesar 5,17 persen pada triwulan II-2023 menjadi modal bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. 

Dengan situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang terus membaik pascapandemi Covid-19, beberapa indikator menunjukkan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan menurun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.

“Salah satu yang perlu didorong adalah kaum perempuan yang menjadi aktor untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10/2023). 

Airlangga menegaskan, kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. 

“Perempuan bukan penonton. Pemerintah akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” tegasnya melansir ekon.go.id, Selasa.

Dia menyebutkan, salah satu yang paling penting untuk didorong di sektor pangan adalah gerakan memerangi food waste. 

“Ini real. Bagaimana food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan,” ujarnya.

Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang salah satu kelompok sasarannya adalah perempuan. 

Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1 persen pada 2022.

Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat yang saat ini baru mencapai 49,68 persen. 

Hal tersebut menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.

Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal. 

“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan pemerintah, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujarnya. 

SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau.

Hal itu untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian. 

Sesuai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang kelima yakni “Kesetaraan Gender”, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. 

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan, seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk KUR dan program Kartu Prakerja.

Airlangga pun mendorong PIM arus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator dari penyelenggaraan KUR. 

“Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PIM, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI selaku Ketua Dewan Perlindungan PIM, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, serta para pelindung, pembina, penasehat dan pengawas PIM.