Basuki Bantah Anak Emaskan Solo dengan Infrastruktur Pusat

KOMPAS.com - Semenjak dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka, pembangunan di Kota Solo semakin berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, daerah dengan nama resmi Kota Surakarta ini terus berbenah.

Tercatat sejak dua tahun terakhir, banyak proyek pemerintah pusat melalui APBN yang digarap di Kota Solo. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 44 kilometer persegi tersebut, masifnya pembangunan di berbagai sudut kota sangat terasa.

Kondisi pembangunan infrastruktur besar-besaran di Kota Solo ini bisa dibilang sangat kontras apabila dibandingkan kawasan lain di Solo Raya seperti Kabupaten Boyolali, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kalau Kota Solo dianakemaskan dengan proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah yang didanai APBN.

"Enggak kalau dianakemaskan enggak, banyak (proyek pusat) di mana-mana, semua," ucap Basuki dikutip dari Antara, Kamis (26/10/2023).

Basuki mengungkapkan, kalaupun kebetulan ada beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah pusat di kota tersebut, hal itu murni karena memang dikerjakan berbarengan saja, di mana proyek-proyek APBN tersebut memang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

"Kalau ada beberapa program di situ, ya memang pas ada di situ, tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," beber Basuki.

Menurut Basuki, proyek pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di daerah selama ini selalu didahului kajian serta memiliki landasan kuat sebelum dikerjakan.

Ia mencontohkan, Kementerian PUPR saat ini tengah merevitalisasi pasar di Kota Solo di antaranya Pasar Jongke dengan pagu Rp 135 miliar dan Pasar Legi dengan biaya Rp 104,3 miliar.

Sementara satu pasar lainnya yakni Pasar Mebel Gilingan, didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian dengan pagu Rp 50,8 miliar.

"Pasar di mana-mana, ada berapa puluh pasar di Indonesia ini, jadi kayak pasar di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, di Klaten, di Yogyakarta," beber Basuki.

"Kalau pasar memang program APBN, Pasar Batu (Jawa Timur) itu lebih bagus daripada Pasar Legi (Solo). Trenggalek lebih bagus, malah jadi model untuk dipakai di mana-mana," kata dia lagi.

Menuai kritik

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang sangat besar di Kota Surakarta bisa saja mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima dikonfirmasi.

Dua instansi pusat yang paling banyak menggelontorkan anggarannya ke Kota Surakarta adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain itu, pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar datang dari BUMN. Menurut Bhima, alokasi anggaran dari pusat ke Solo menciptakan kesan daerah ini sangat diistimewakan dan membuat iri daerah lainnya.

Padahal, banyak kepala daerah yang kinerjanya cukup bagus, namun pembangunannya infrastrukturnya minim lantaran keterbatasan anggaran APBD.

"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima.

PDRB Kota Solo

Menurut analisanya, ketimpangan anggaran dari pusat untuk Solo dan daerah lainnya bisa dilihat dari kontribusi sektor konstruksi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di mana sejatinya apabila dibedah lebih dalam, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.

"Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.

Ia menyoroti belanja dalam APBD Kota Surakarta yang hanya naik 0,96 persen, namun di sisi lain pembangunan infrastruktur fisik di kota kampung halaman Jokowi tersebut terbilang masif.

"Di tahun yang sama belanja pemerintah Solo cuma naik 0,96 persen year on year. Artinya uang untuk bangun infrastruktur berasal dari luar Solo, indikasi pakai banyak dana BUMN dan APBN pusat.

Beberapa proyek yang didanai pemerintah pusat dan BUMN antara lain pembangunan Rel Layang Simpang Joglo, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Pasar Jongke, dan revitalisasi Pasar Mebel Gilingan.

Kemudian proyek penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, renovasi Pura Mangkunegaran, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Keraton Kasunanan, pembangunan PLTSa Putri Compo, perbaikan Jembatan Jurug, pembangunan Viaduk Gilingan.

Berikutnya pembangunan Rusun Putri Cempo, revitalisasi Pasar Legi, pembangunan ulang Rusunawa Semanggi, bantuan armada transportasi bus besar-besaran dan skema subsidinya dari APBN, hingga renovasi Stadion Manahan.

Proyek hibah

Selain belasan proyek besar BUMN dan pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari keroyokan dari berbagai instansi pusat, Kota Solo juga diguyur pembangunan yang didanai hibah swasta dan asing.

Beberapa proyek hibah tersebut antara lain pembangunan Masjid Sheikh Zayed, rencana pembangunan GOR Indoor Manahan, dan Islamic Center. Ketiga proyek ini dananya bersumber dari UEA.

Berikutnya adalah pembangunan Museum of Culture and Technology yang didanai konglomerat pemilik Mayapada Dato Sri Tahir, dan pembangunan Solo Safari (dulu bernama Kebun Binatang Jurug) yang investornya Taman Safari Indonesia.

Kota Solo juga semakin menggeliat seiring selesainya pembangunan elektrifikasi jalur Yogya-Solo, PT KCI mengoperasikan KRL Yogya-Solo. Masyarakat Solo dapat menikmati perjalanan KRL menuju Yogyakarta mulai Februari 2021.