AS-RI Kerja Sama Mineral Kritis, Luhut: Mereka Butuh Bahan Baku Industri Mobil Listriknya

Kerja sama terkait mineral kritis tersebut disepakati dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS pada 13 November 2023 lalu.

Melalui CMA tersebut maka Indonesia bisa mengekspor produk turunan nikel ke AS untuk kebutuhan industri kendaraan listrik negara tersebut. Adapun nikel merupakan bahan baku untuk memproduksi baterai kendaraan listrik.

Luhut menilai, AS menyetujui kerja sama tersebut lantaran menyadari kedua negara memiliki kepentingan yang harus dipenuhi. RI butuh pasar untuk menjual produk turunan nikel, sementara AS butuh bahan baku untuk industri kendaraan listriknya.

"Ya Amerika paham betul, tanpa Indonesia mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sebelas kali jumlah mobil listriknya pada tahun 2030," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/11/2023).

Ia mengaku, dalam proses negosiasi yang panjang, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak Gedung Putih untuk menjelaskan tujuan dari hilirisasi komoditas tambang nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Luhut bilang, RI bukan sepenuhnya melarang ekspor komoditas nikel. Pemerintah hanya melarang ekspor bijih (ore) nikel karena masih berbentuk barang mentah, sehingga perlu diolah terlebih dahulu di dalam negeri untuk menambah nilai produk tersebut.

Maka setelah melalui tahapan pengolahan, produk turunan nikel tersebut baru bisa diekspor ke berbagai negara, termasuk AS. Konsep hilirisasi inilah yang sedang dilakukan Indonesia sehingga nilai ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam bisa dioptimalkan.

"Indonesia itu sebenarnya masalah survival saja. Kita tidak mem-banned seluruhnya nikel ore itu, tapi setelah turunan ke berapa ya silakan saja (ekspor), bebas. Tapi biarkan kita juga menikmati, rakyat Indonesia, sampai (produk) turunan kedua atau ketiga nilai tambahnya," ungkap Luhut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memuluskan ekspor produk turunan nikel RI ke AS untuk kebutuhan bahan baku industri kendaraan listrik negara tersebut.

"Pak Presiden dengan Pak Biden sudah bicara dan sudah setuju bikin Critical Mineral Agreement, jadi nanti akan ada kelompok kerja untuk bisa merumuskan supaya bisa jalan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (17/11/2023).

Dengan adanya CMA, ekspor bisa dilakukan meskipun Indonesia hingga saat ini belum memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan AS.

Untuk diketahui, saat ini AS memiliki kebijakan Inflation Reduction Rate (IRA), yakni kebijakan pemberian subsidi pajak sebesar 7.500 dollar AS untuk pembelian kendaraan listrik.

Namun, subsidi diberikan dengan syarat komponen mineral pembentuk baterai kendaraan listrik tersebut harus ditambang, diproses, dan dirakit di AS atau di negara-negara yang memiliki FTA dengan AS.

"Jadi produk nikel kita bisa masuk ke sana (AS), kan ke sana harus ada free trade agreement (FTA), jadi pakai cara yang lebih, karena kan ini mineralnya sangat dibutuhkan untuk bisa membantu transisi energi," kata Arifin.