Bos Bulog Jamin Cadangan Beras Pemerintah Aman hingga Juni 2024

Hal itu menyusul adanya rencana importasi sebanyak 2 juta ton untuk 2024. Pengadaan impor beras itu dilakukan demi menjaga keamanan pasokan dan stabilitas harga dalam negeri

“Insya Allah saya cukup yakin dan laporkan ke Presiden. Sampai selesai Lebaran stok (beras) pemerintah aman,” ujar Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dalam diskusi media di Media Centre Indonesia Maju, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Bayu menerangkan, selama tahun 2023, sektor pangan nasional dihadapkan pada gelombang turunnya produksi imbas iklim kemarau ekstrem El Nino yang melanda Indonesia. Di sisi lain, terdapat gelombang kenaikan biaya produksi pertanian akibat kenaikan harga-harga dari pupuk, BBM, hingga biaya angkutan akibat faktor global.

Lebih lanjut dia mengatakan, memasuki 2024, Bulog telah bersiap untuk menghadapi ketidakpastian produksi beras dalam negeri yang bisa terjadi. Selain penyerapan dalam negeri yang terus dioptimalkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkan Bulog untuk mengamankan cadangan melalui importasi.

Bayu juga mengatakan, Bulog telah mengamankan pasokan beras dari luar negeri. Mengutip data Bulog, total stok beras yang dikuasai Bulog di gudang saat ini sebanyak 1,26 juta ton.

Importasi semata-mata dilakukan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri demi mengindari adanya gejolak harga beras yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memaparkan, berdasarkan data proyeksi Kerangka Sampel Area (KSA) oleh BPS per bulan November 2023, diolah Bapanas, produksi beras bulan Januari 2024 sebanyak 930.000 ton atau terendah sejak 2021 yang rata-rata di atas 1 juta ton.

Pada Februari 2024, diprediksi hanya 1,32 juta lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang di atas 2 juta ton.

Sementara itu, rata-rata kebutuhan beras bulanan sebanyak 2,5 juta ton. Oleh karena itu, kata Arief, impor beras oleh Bulog pada tahun ini juga sekaligus untuk mengamankan kebutuhan beras pada awal tahun 2024.

“Kebijakan impor memang tidak populer. Namun, mau tak mau harus dilakukan. Saya mau sampaikan bahwa pemerintah sangat update, selalu memantau kondisi riil di lapangan, dan memastikan kepentingan rakyat sehingga kita tidak boleh kekurangan beras,” pungkasnya.