Gus Imin Mau Lipatkan Dana Rp 5 Miliar Per Desa, Realistis?

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin janji akan menaikkan dana desa yang semula Rp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Hal itu diyakini cawapres nomor urut satu itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa dan kemakmuran rakyat.

"Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insyaallah Rp 5 miliar per desa akan kita wujudukan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita," ujar Gus Imin, dalam gelaran Debat Cawapres, dikutip pada Minggu (24/12/2023).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi dana desa pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 74.954 desa di Tanah Air.

Adapun besaran dana desa yang diterima masing-masing desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022.

Dalam Pasal 6 ketentuan itu diatur, besaran dana desa dihitung dengan formulasi 4 alokasi anggaran yakni alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Untuk alokasi dasar besarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk di desa tersebut.

Perhitungan Gus Imin

Mengutip laman resmi DPR RI, Gus Imin mengaku ingin menaikkan anggaran dana desa karena mayoritas kepala desa (kades) sukses mengelola dana desa.

"Saat ini yang kita khawatirkan, salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua (kasus penyelewengan). Tapi secara umum (pengelolaan dana desa) sukses," ujar Gus Imin di Malang pada 21 Mei 2023.

Ketua Umum PKB itu menambahkan, strategi pembangunan nasional sudah seharusnya diubah dari yang sebelumnya dari atas (top down) menjadi dari bawah (bottom up), atau dari desa. Menurutnya perubahan orientasi tersebut akan menjadikan Indonesia akan lebih cepat maju.

"Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang," tutur dia.

Dia pun berani optimis bahwa dana desa Rp 5 miliar per desa itu akan memasifkan pembangunan bukan hanya di setiap desa, namun juga dalam skala nasional. "

"Kita berani berkomitmen, bahwa (anggaran dana desa) lima miliar ini menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif," tegas Gus Imin.

Ia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya, APBN sangat mampu untuk menggeser anggaran untuk dana desa. Jika memang terealisasi, Rp 500 triliun akan diperuntukkan untuk program dana desa.

“Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp 3 ribu triliun kalau dipilah Rp 500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun,” bebernya.

Sulit direalisasikan?

Sementara itu Analis Kebijakan Publik Ah Maftuchan menyebut program dana desa Rp 5 miliar per desa sulit terealisasi sebab membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Terlebih, Gus Imin juga berjanji akan memberikan beragam bantuan sosial (bansos) untuk mendorong daya beli masyarakat.

Menurutnya, dengan program bansos selama ini yang tanpa program kredit usaha bagi anak muda dan kenaikan dana desa, kondisi anggaran negara sudah ketat.

"Saya lihat ada bansos plus-plus, Rp 150 triliun untuk kredit usaha anak muda. Budget (anggaran) kita ini sudah sangat tight (ketat)," kata Ah Maftuchan di Kantor Redaksi Kompas.com beberapa waktu lalu.

"Tanpa diikuti strategi yang pas untuk mencari sumber dananya, saya rasa ini bisa tidak terlaksana. Apalagi misalnya Rp 5 miliar per desa per tahun," tambah dia.

Ia menyoroti pemberian dana desa yang meningkat signifikan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 75.000 desa di Indonesia, maka ketika setiap desa menerima Rp 1 miliar per tahun artinya negara menggelontorkan Rp 75 triliun per tahun.

Jika nilai dana desa itu meningkat menjadi Rp 5 miliar per tahun, artinya negara harus menggelontorkan hingga Rp 375 triliun per tahun hanya untuk program dana desa.

"Itu angka yang tidak kecil," ucap Ah Maftuchan.