Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Anies: Kami Tidak Ingin Menyebut Wajib Pajak dengan Istilah Binatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait strategi peningkatan rasio pajak dalam gelaran Debat Calon Wakil Presiden (debat cawapres) pada akhir pekan lalu.

Dalam gelaran debat tersebut, Gibran menggunakan analogi perluasan kebun binatang untuk mendongkrak penerimaan negara dan pada akhirnya mengkerek rasio pajak.

Sementara itu dalam program Desak Anies, capres nomor urut 1 itu mengaku enggan menggunakan istilah hewan untuk mendeskripsikan wajib pajak.

"Kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang," kata Anies, dalam program Desak Anies di Pontianak, dilansir dari laman resmi YouTube-nya, Rabu (27/12/2023).

"Bukan (binatang), ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, dirinya berencana menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dengan cara "mengejar" pajak orang-orang terkaya di Indonesia.

Pasalnya, orang-orang terkaya di Indonesia dinilai mendapatkan pundi-pundi kekayaannya dari keistimewaan di Tanah Air, sehingga hasil yang diterima perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Sebagian besar (100 orang terkaya) mendapatkan kesempatan dari negara. Faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," tutur dia.

Pada saat bersamaan, Anies mengaku, tidak akan melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak masyarakat secara umum.

"Kita ingin agar (pajak) berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua, lebih makmur untuk semua," ucapnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganalogikan upaya menaikkan penerimaan pajak dengan perluasan kebun binatang.

Hal itu untuk merespons pertanyaan dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang bertanya soal upaya untuk menaikkan rasio pajak 23 persen yang menjadi salah satu visi dan misinya.

Mahfud menilai hal tersebut tidak masuk akal karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia baru sekitar 5 persen.

“Bagaimana cara Anda menaikkan rasio pajak? Ada insentif pajak saja orang enggak mau ambil,” tanya Mahfud kepada Gibran saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Gibran pun menjelaskan tax ratio dengan menaikkan pajak adalah hal yang berbeda.

“Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan,” ungkap Gibran.

“Artinya apa? membuka dunia usaha baru, sekarang NPWP, yang punya NPWP baru 30 persen. Artinya kita lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi,” sambungnya.

https://money.kompas.com/read/2023/12/27/163843726/anies-kami-tidak-ingin-menyebut-wajib-pajak-dengan-istilah-binatang

Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke