Peran Baru Menhan Prabowo: Bangun Tanggul Laut dan Rumah Murah

KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kini punya kesibukan baru, yakni terlibat dalam proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Sebelumnya, dalam kapasitasnya sebagai Menhan, Prabowo juga terlibat langsung pembangunan pemukiman murah di pesisir utara Jawa yang terancam terendam air laut.

Keterlibatan Prabowo dalam dua proyek besar tersebut diklaim masih sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai menteri yang mengurusi pertahanan dan kedaulatan negara.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall merupakan skenario jangka panjang pemerintah untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura.

Prabowo mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall di Indonesia kemungkinan akan rampung lebih dari 40 tahun.

Perkiraan ini merujuk pada pembangunan 13 tanggul raksasa di Belanda yang dibangun secara bertahap pada 1953 selama 39 tahun.

"Saya yakin masalah Giant Sea Wall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun sampai selesai, mungkin lebih. Pengalaman dari Belanda seperti itu 40 tahun," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, dikutip pada Kamis (11/1/2024).

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Giant Sea Wall dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi sebesar Rp 164,1 triliun dengan skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun proyek ini akan dikerjakan sampai 2040. Apabila laju penurunan tanah atau land subsidence tetap terjadi setelah 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup.

Prabowo memperkirakan secara total proyek pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut ini akan membutuhkan biaya hingga 60 miliar dollar AS atau Rp 930 triliun (kurs Rp 15.500).

"Untuk fase pertama saja itu Rp 164 triliun, mungkin semuanya nanti yang saya dengar semuanya itu akan memakan 50 miliar hingga 60 miliar dollar AS, mungkin lebih," ucapnya.

Meskipun membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, kata Prabowo, pembangunan Giant Sea Wall di Indonesia ini dibutuhkan untuk mengeluarkan masyarakat pesisir Pantura agar dapat hidup dengan kualitas hidup yang layak.

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini masalahnya bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus, kalau tidak, Pantai Utara tenggelam," kata dia.

Sebab, perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut naik dan abrasi menyebabkan banyak lahan pemukiman yang hilang terendam air. Meski begitu, tidak sedikit masyarakat yang tetap hidup di lahan-lahan yang terendam air tersebut.

"Tiap berapa tahun saya kampanye dan waktu saya kampanye saya kunjungi daerah-daerah itu dan saya lihat dari 2014 sampai sekarang kalau saya kunjungi keluarga-keluarga itu yang hidup di ruang tidur, di ruang makan, itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu di tengah lalat, nyamuk, dan sampah," ungkapnya.

Proyek rumah apung

Selain mengurusi Giant Sea Wall, Prabowo juga kini ikut terlibat dalam pembangunan pemukiman murah di kawasan Pantura yang terancam terendam air laut.

Saat ini sudah ada dua pilot project. Pertama, membangun rumah panggung dengan tinggi di atas 500 sentimeter di atas permukaan air laut sehingga rumah ini dapat bertahan hingga 20 tahun mendatang.

Pilot project kedua yakni membangun rumah terapung. Prabowo bilang, untuk pilot project rumah murah terapung ini para ahli dari Universitas Pertahanan akan dibantu oleh PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Len Industri (Persero).

"Saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project membuat pemukiman murah di kawasan terendam air, jadi dua pola. Pertama, rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita. Pola yang kedua adalah rumah murah terapung," ujar Prabowo.

Dia melanjutkan, prototipe rumah murah terapung ini rencananya akan menelan anggaran sebesar Rp 150 juta per unit rumah.

Dengan anggaran tersebut, rumah apung ini sudah dilengkapi dengan solar panel dan septictank sehingga penghuni rumah tersebut tidak bergantung pada aliran listrik dari PT PLN (Persero).

"Rp 150 juta hitungan saya bisa dipakai mereka selama 10 tahun atau 15 tahun. Kalau 10 tahun dari Rp 150 juta jadi Rp 15 juta setahun untuk satu keluarga hidup dengan bersih, hidup dengan sehat, anak-anaknya tumbuh dengan baik," ucapnya.

(Penulis: Yohana Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Aprillia Ika)