Contoh India hingga Turki, Prabowo Mau Kerek Belanja Negara hingga 28 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai, rasio belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih bisa dikerek untuk menyiapkan berbagai infrastruktur terkait industri strategis dalam negeri.

Ia mengatakan, rasio belanja pemerintah terhadap PDB saat ini berada di kisaran 17 persen, dan menjadi salah satu yang terendah di dunia.

"Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masuk termasuk terendah, terendah di dunia," kata Prabowo dalam Diskusi Capres Kadin Indonesia, Jumat (12/1/2024).

Padahal, menteri pertahanan itu bilang, negara yang tengah mengembangkan industrinya berani menggelontorkan anggaran belanja lebih besar, seperti India dan Turki dengan rasio belanja negara terhadap PDB sebesar 28 persen.

"Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berati kita bisa menambah 11 persen pembelanjaan kita," ujarnya.

Lebih lanjut Prabowo menjelaskan, dengan asumsi PDB nasional mencapai 1.500 miliar dollar AS atau setara Rp 23.338 triliun, dengan tambahan belanja sebesar 10 persen, maka terdapat tambahan anggaran belanja sebesar 150 miliar dollar AS atau setara Rp 2.333,8 triliun.

Dengan adanya ruang fiskal yang lebih besar, pemerintah dapat mengerek anggaran belanja negara untuk infrastruktur serta pengembangan penelitian industri strategis seperti farmasi.

"Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya," katanya.

Untuk dapat mendongkrak rasio belanja negara, Prabowo menyebutkan, diperlukan pemimpin yang berani mengambil langkah politis, sehingga anggaran belanja dapat meningkat.

"Kalau kita presiden tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri," katanya.

"Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar," sambungnya.

Sebagai informasi, data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) Indonesia sebesar Rp 19.588,4 triliun pada 2022.

Pada periode yang sama, realisasi belanja pemerintah mencapai sebesar Rp 3.090,8 triliun.