Disinggung Mahfud MD, Apakah Indonesia Bisa Setop Impor Beras?

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengeluhkan soal impor beras yang dilakukan di era Jokowi.

“Bisa enggak kita impor beras disetop? Harusnya bisa, karena belajar dari India yang jumlah penduduknya berkali-kali lipat lebih banyak dari Indonesia, mereka menguasai 30 persen pasar ekspor beras dunia,” kata Bhima, Senin (22/1/2024).

Menurut Bhima, kunci menghentikan impor beras yakni komitmen yang kuat untuk mencapai swasembada beras.

Segala sumber daya perlu dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sektor hulu pertanian sehingga bisa menggenjot produksi beras nasional.

“Artinya, kita aja memang enggak mau untuk melakukan swasembada dan perbaikan di hulu beras,” sambungnya.

Sebelumnya dalam debat cawapres pada 21 Januari 2024, Mahfud MD mengungkapkan pemerintah saat ini masih gemar mengimpor pangan. Menurutnya hal itu berbeda dengan janji politik Presiden Joko Widodo saat debat capres pada 2019.

“Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani,” kata Mahfud MD dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).

"Faktanya ini catatannya impor kedelai saja direncanakan akan masuk sebanyak 2 juta ton, susu sebanyak 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi,” ujarnya.

Food Estate dan subsidi pupuk

Sementara terkait Food Estate, Bhima menilai Food Estate memiliki masalah tata kelola yang membutuhkan anggaran besar. Di sisi lain, kehadiran Food Estate ternyata tidak berkorelasi dengan penurunan nilai impor.

“Yang terjadi justru malah makin didorong impor pangan yang meningkat signifikan. Di sisi lain, tidak bisa secara sederhana menyalahkan karena el nino,” ungkap Bhima.

Bhima menjelaskan, jika dirunut ke belakang masalah yang paling fatal dari impor komoditi adalah pembiaran terhadap alih guna lahan.

Sedangkan soal subsidi pupuk, Bhima tidak setuju jika anggaran subsidi pupuk disebut mengalami kenaikan seperti yang dikatakan Mahfud MD. Bhima mengatakan, apa yang dikatakan Mahfud tidak benar. Faktanya, subsidi pupuk mengalami penurunan terutama dalam 4 tahun terakhir.

“Anggaran sub pupuk (dibilang) naik terus, itu salah. Anggarannya justru semakin turun untuk belanja subsidi pupuk sejak 2014. Jadi, yang terjadi anggaran subsidi pupuk terus berkurang, administrasi pembelian pupuk bersubsidi makin rumit dengan kartu tani,” kata Bhima.