Kala Sri Mulyani Singgung Orang Lebih Kagum dengan Momen "Gunting Pita" Proyek

Menurut dia, memelihara atau merawat infrastruktur justru menjadi lebih sulit dibanding proses pembangunannya. Ia bahkan menyebutkan, merawat infrastruktur merupakan bagian paling berat dalam suatu peradaban.

"Saya selalu mewanti-wanti, membangun itu satu hal, memelihara is another hal," ujar dia, dalam Peresmian Rumah Susun PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2/2024).

"Dan sering orang lebih silau dan kagum dengan pembangunan karnea menggunting pita kelihatan bagus, habis itu setahun dua tahun enggak dilihat lagi," sambungnya.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menekankan pentingnya mekanisme perawatan infrastruktur yang baik. Tata kelola berbagai aspek infrastruktur perlu diperhitungkan oleh kementerian atau lembaga (K/L) yang menjadi pengelola aset negara

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan peradaban suatu bangsa dan negara itu diujinya bukan hanya membangunnya, tapi apakah dia bisa memeliharanya, jadi memelihara aset adalah bagian dari tingkat peradaban kita," tutur dia.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun berharap, manajemen perawatan yang baik juga dapat diterapkan dalam Rumah Susun Negara (Rusunara) Kemenkeu di Jayapura. Sebab, rusunara dengan 44 unit rumah susun itu akan digunakan oleh ASN Kemenkeu bertugas di Jayapura yang berasal dari berbagai unit kerja berbeda.

"Saya harap itu dikelola dengan baik, karena at the end of the day kita hidup dalam satu compund seperti ini dari berbagai unit dari berbagai daerah," ucapnya.

Sebagai informasi, pembangunan rusunara di Jayapura ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenkeu dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Menkeu dan Menteri PUPR melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Selanjutnya, pembangunan diawali dengan kegiatan peletakan batu pertama pada tanggal 26 November 2021 oleh Menkeu dan disaksikan oleh pejabat Kementerian PUPR yang saat itu diwakili oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Secara keseluruhan, proses pembangunan fisik memakan waktu selama dua tahun.