UMKM Diajak Mulai Laporkan Praktik Berkelanjutan Usaha, Apa Manfaatnya?

Hal ini mengingat persyaratan dari regulator dan investor bagi perusahaan untuk menanggapi isu perubahan iklim dan lingkungan yang semakin meningkat.

Atas dasar itulah Modalku berkolaborasi dengan STACS untuk mempromosikan platform ESGpedia bagi UMKM Indonesia yang ingin memulai perjalanan pelaporan ESG mereka.

ESGpedia memberikan gambaran umum yang terstruktur mengenai topik-topik ESG dan secara otomatis dapat mengkonversi data operasional seperti bahan bakar, zat pendingin, dan konsumsi listrik menjadi emisi gas rumah kaca berdasarkan metode ISO 14064-1 beserta Protokol Gas Rumah Kaca (GRK) yang disesuaikan di Indonesia.

Founder & Managing Director STACS Benjamin Soh menjelaskan, ESGpedia yang dikembangkan oleh STACS bertujuan untuk mengatasi kesenjangan data ESG di pasar ASEAN. 

Dengan menggunakan ESGpedia, UMKM bisa mendapatkan akses gratis ke platform digital, yang menyederhanakan berbagai standar dan kerangka kerja pelaporan ESG. 

“Khususnya di Indonesia, kami menyadari bahwa beberapa institusi atau perusahaan sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pelaporan metrik ESG. Kami menyediakan akses ke platform yang memungkinkan mereka dengan mudah melaporkan, menghitung emisi GRK, dan memperkuat data ESG mereka,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024). 

Dia menjelaskan, melalui pelaporan metrik ESG, UMKM dapat membuat rencana aksi mengenai topik ESG penting apa yang perlu mereka atasi. 

UMKM dapat memberikan dampak positif lebih lanjut dengan menyesuaikan aktivitas bisnis mereka dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi bumi. 

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Roadmap SDGs untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. 

Menurut dia, ketika tujuan global ini diterapkan di level perusahaan, maka berbagai bisnis akan lebih sadar untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam operasi mereka, di mana peran UMKM menjadi sangat penting untuk mencapai agenda ini.

Hal ini juga diamini oleh Sustainability and ESG Lead Grup Modalku, Annette Aprilana. 

Dia mengatakan, menerapkan praktik berkelanjutan ke dalam bisnis tidak hanya membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan, tetapi juga membantu mempertahankan daya saing bisnis, serta menyadari isu-isu lingkungan dan sosial. 

“Di Modalku, kami ingin memastikan UMKM yang tergabung dalam ekosistem kami memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk terus berkembang dan mampu menjawab pertanyaan para pemangku kepentingan terkait ESG saat dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Josephine Satyono, Executive Director Indonesia Global Compact Network (IGCN), mengatakan, UMKM juga dapat menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan melalui Sepuluh Prinsip United Nations Global Compact (UNGC) yang meliputi bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi. 

Beberapa langkah yang bisa dilakukan UMKM adalah dengan memahami seluruh tujuan global tersebut, menentukan prioritas serta target aktivitas SDG yang paling berdampak, implementasi tujuan SDG tersebut ke dalam bisnis, dan melaporkan kontribusi yang dilakukan terhadap SDG. 

“Dengan menerapkan Sepuluh Prinsip UNGC ke dalam strategi, kebijakan, dan prosedur, UMKM dapat mempersiapkan bisnis mereka untuk meraih kesuksesan jangka panjang,” katanya. 

Dia menambahkan, pelaporan ESG sangat penting bagi keberlanjutan karena berfungsi sebagai katalisator dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memitigasi risiko, menarik investasi, dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang. 

Dengan dukungan finansial serta pengetahuan ESG yang tepat, UMKM akan memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing di pasar.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas/ Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia Vivi Yulaswati mengatakan, UMKM menempati kedudukan yang strategis dalam perekonomian nasional, seperti dalam hal memperluas lapangan kerja dengan menyerap 99 persen tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB lebih dari 60 persen.

Namun di sisi lain, tantangan UMKM terhadap akses ke layanan keuangan menjadi salah satu poin dari Roadmap SDGs. Pihaknya memproyeksikan target akses UMKM ke layanan keuangan bisa mencapai 42 persen di tahun 2030. 

“Untuk itu perlu tindakan kolektif dari pemerintah, pihak terkait, dan tentu UMKM untuk bisa mencapai tujuan tersebut,” kata Vivi.