Bantuan Gagal Panen, Pemerintah Sediakan Dana Rp 200 Miliar

Muhadjir mengatakan, pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk melanjutkan pemberian bantuan tersebut.

"Nanti pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui dana siap pakai akan disediakan dana Rp 200 miliar lebih," kata Muhadjir usai menggelar rapat tingkat menteri terkait gagal panen di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir mengatakan, nanti pemberian bantuan dialikan ke PT Jasindo atas rekomendasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia mengatakan, pemberian bantuan tidak hanya bagi petani yang lahannya gagal panen akibat banjir, namun, gagal panen akibat kekeringan dan hama.

"Preminya 10 juta per hektar yang diusulkan oleh pak menteri dalam pertemuan, nanti tentu saja akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita," ujarnya.

Di samping itu, Muhadjir mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan gagal panen kepada petani yang terdampak banjir di 2023.

Adapun data BNPB melaporkan sepanjang 2023 tercatat 5.469 hektar sawah di 20 provinsi mengalami gagal panen akibat bencana banjir.

"Berdasarkan data BNPB, telah tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian tahun 2023 (Januari-Maret 2023). Bencana banjir yang melanda telah akibatlkan gagal panen, diperkirakan 5.469 hektar di 20 provinsi," tuturnya.

Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memberikan bantuan kerugian kepada petani yang terdampak gagal panen sebesar Rp 8 juta per hektar per kelompok.

"Semacam bantuan kerugian, yakni Rp 8 juta per hektar per kelompok dan sudah disalurkan," kata dia.

Terakhir, Muhadjir mengatakan, bantuan senilai Rp 8 juta pe hektar tersebut diberikan dalam bentuk uang dan sudah dilakukan pertama kali oleh Presiden Jokowi.

"Dalam bentuk uang (bantuan gagal panen), sudah berjalan kick off oleh pak Presiden Jokowi di Pekalogan," ucap dia.