Kementerian PUPR Sebut Bisnis Properti RI Bakal Cerah, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan prospek bisnis properti di Indonesia bakal cerah. Namun ada beberapa tantangan yang dapat menghambat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, peluang bisnis properti di Indonesia masih sangat tinggi.

Pasalnya, sebanyak 12,7 juta keluarga di Indonesia masih belum memiliki rumah. Terlebih, angka ini terus bertambah 680.000 keluarga baru setiap tahunnya.

"Potensi bagi bisnis properti ke depan masih relatif besar," ujarnya dalam Webinar Property Outlook 2024, Selasa (27/2/2024).

Kementerian PUPR juga menilai prospek bisnis properti akan cerah ke depannya karena pemerintahan selanjutnya terlihat mendukung bisnis ini.

Hal ini berdasarkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 dimana pemerintah di kabinet baru akan membangun 3 juta rumah melanjutkan program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun sebanyak 3 juta rumah itu secara merata akan dibangun masing-masing 1 juta rumah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir.

"Bila mengacu pada dokumen visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, terlihat bahwa mereka memiliki komitmen tinggi terkait penyediaan perumahan dan hunian yang layak," ucapnya.

Hambatan bisnis properti

Meski prospek bisnis properti ke depannya bakal cerah, tapi dia mengungkapkan ada sejumlah hambatan yang bakal jadi tantangan besar bisnis ini.

Selain itu, para pengembang perumahan juga harus memberikan harga rumah yang terjangkau agar 12,7 juta keluarga ini mampu membeli rumah impiannya.

Menurutnya, ketersediaan dana murah yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bagi pemerintah dan bank penyedia kredit terbatas.

"Oleh karenanya, ke depan perlu dikembangkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di sektor properti dan berpihak kepada masyarakat," tuturnya.