Menpan-RB: Pemerintah Komitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN

Sejak tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional.

Sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), tingkat keterisian formasi guru berhasil ditingkatkan, dari sebelumnya sekitar 58 persen menjadi di atas 78 persen.

Dalam rekrutmen tahun ini, pemerintah melalui KemenpanRB membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidik dan kesehatan.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidik atau guru di daerah.

“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda (pemerintah daerah) telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (29/2/2024).

Di instansi pusat dibutuhkan sebanyak 207.247 CPNS (calon pegawai negeri sipil), yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis.

Selain itu, ada sebanyak 221.936 kebutuhan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang akan dibuka untuk lowongan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara di instansi daerah dibutuhkan sebanyak 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Usulan formasi CASN 2024

Sejauh ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru.

Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS, sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah.

Sebelumnya pengusulan formasi CASN dijadwalkan ditutup pada Januari lalu. Namun, emerintah membuat kebijakan khsusus untuk usulan formasi guru.

“Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,” tutur Anas.

Dari sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN (Badan Kepegawaian Negara),” tutur Anas.

Secara terpisah, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja mengatakan bahwa pihaknya akan membuka ruang lebih untuk usulan guru.

Bagi instansi daerah di regional 2, masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret mendatang.

“Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,” pungkas Aba.