Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan mengatakan, belanja produk dalam negeri (PDN) berkontribusi sebesar 0,68 persen terhadap perekonomian nasional dan menyerap 1,30 persen atau 1,82 juta tenaga kerja sepanjang 2023.

Karenanya, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Pada tahun 2023, belanja produk dalam negeri berkontribusi 0,68 persen terhadap perekonomian dan menyerap 1,30 persen atau 1,82 juta tenaga kerja. Jika performa ini terus ditingkatkan, kami yakin akan berkontribusi untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045,” kata Luhut dalam keterangan tertulis pada pembukaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas di Bali, Selasa (5/3/2024).

Luhut mengatakan, di tengah tensi politik dan perlambatan ekonomi global, ekonomi nasional mampu tumbuh positif sebesar 5,05 persen.

Menurut dia, capaian tersebut lebih baik dari kinerja sejumlah negara maju.

"Selain itu, indikator sosial juga membaik, pertanda bahwa pertumbuhan ekonomi kita berkualitas untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Luhut mengatakan, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri selama dua tahun terakhir sudah pada jalur yang tepat.

"Untuk itu, saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atas upaya meningkatkan belanja produk dalam negeri,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya menginisiasi penyelenggaraan business matching pada tahun 2022, dan telah menjadi kegiatan rutin setiap tahun hingga saat ini.

"Kami melihat, dari tahun ke tahun, komitmen nilai kontrak yang ditandatangani terus naik. Pada tahun 2022 di Bali, nilai kontraknya mencapai di atas Rp100 triliun, kemudian tahun 2023 di Jakarta sekitar Rp180 triliun,” kata Agus.

Agus mengatakan, pada business matching 2024 di Bali, Kemenperin menargetkan nilai komitmen yang akan terealisasi menembus di atas Rp200 triliun.

“Maka realisasi belanja produk dalam negeri diharapkan mencapai angka minimal sebesar Rp 250 triliun hingga akhir triwulan I tahun 2024,” ujarnya.

Menperin optimistis, target tersebut bisa terealisasi lantaran terdapat potensi belanja barang dan modal di APBN dan APBD sebesar Rp 1.223,37 triliun pada tahun 2024. Total nilai tersebut, kata dia, di luar anggaran dari BUMN dan juga BUMD.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, dalam penyerapan produk dalam negeri lebih tinggi, terdapat lima langkah yang diambil oleh Kemenperin.

Pertama, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 46/2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Kedua, menambah jumlah surveyor agar dapat semakin banyak menerbitkan sertifikat TKDN.

Ketiga, melakukan penyesuaian cara menghitung TKDN yang merupakan arahan terakhir dari Presiden Joko Widodo. Keempat, penyesuaian cara menghitung TKDN yang saat ini sedang dilakukan Kemenperin.

"Terakhir, Kemenperin terus melakukan pengawalan terhadap realisasi belanja PDN serta pemenuhan kebutuhan produk-produk dalam pengadaan barang dan jasa," ucap dia.