Bahlil Sebut Izin Tambang Vale Indonesia Bakal Diberikan Usai Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan dikeluarkan setelah Lebaran 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam acara open house di kediamannya di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

"Ya habis Lebaran. Ini kan masih Lebaran kan?" ujar dia.

Meskipun demikian, Bahlil enggan menerangkan secara rinci kapan IUPK Vale akan diberikan.

Ia menambahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah mengirimkan dokumen terkait. Saat ini, Kementerian Investasi/BPKM sedang mengecek tentang tat kelola investasinya.

"Kalau semua dokumen sudah clear, tidak ada masalah," imbuh dia.

Sebelum merampungkan proses divestasi, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan perpanjangan IUPK Vale Indonesia terlebih dahulu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan, proses divestasi 14 persen saham PT Vale Indonesia (INCO) kepada BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID) rampung pada Juli 2024.

"Dengan adanya tambahan investasi 14 persen kepada pemerintah Republik Indonesia, maka kepemilikan saham milik MIND ID menjadi 34 persen sehingga menjadi pemilik saham terbesar PT. Vale Indonesia, diikuti oleh Vale Kanada sebesar 33,88 persen, saham publik sejak 1990 sebesar 20,63 persen dan Sumitomo Metal Mining 11,48 persen," ujar dia dikutip dalam siaran pers Selasa (9/4/2024).

Menurut dia, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait penerbitan IUPK tersebut, yaitu jika tidak memiliki IUPK maka akan sulit mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dianggap memiliki ketidakpastian yang tinggi.

"Kemudian kedua belah pihak (MIND ID dan PT Vale Indonesia) sepakat agar IUPK diterbitkan sebelum divestasi saham, conditional sales dan purchase agreement sudah mengikat (binding), dan adanya persetujuan anti trust dari beberapa negara untuk melihat keseriusan pemerintah dalam penerbitan IUPK PT Vale Indonesia," paparnya.

Saat ini, draf perpanjangan izin IUPK telah dikirimkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat nomor T-154/MB.04/MEM.S/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Pengantar Pemberian IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT Vale Indonesia.

Sebelumnya Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi terkait aspek administrasi teknis lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan.