Biaya Hidup Tinggi, Keyakinan Konsumen Thailand Lesu untuk Pertama Kali dalam 8 Bulan

BANGKOK, KOMPAS.com - Keyakinan konsumen di Thailand turun untuk pertama kalinya dalam delapan bulan pada Maret 2024.

Dikutip dari Bangkok Post, Jumat (12/4/2024), lesunya keyakinan konsumen di Thailand disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang lambat dan biaya hidup yang lebih tinggi, menurut survei yang dilakukan oleh University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC).

Thanavath Phonvichai, presiden UTCC mengatakan, indeks konsumen turun menjadi 63,0 dari 63,8 pada Februari 2024.

Penurunan keyakinan konsumen pada Maret 2024 disebabkan meningkatnya kekhawatiran konsumen mengenai lambatnya pemulihan ekonomi Thailand, harga energi yang lebih tinggi, perlambatan ekonomi global, meningkatnya konflik di Timur Tengah serta menurunnya produksi pertanian akibat dampak fenomena El Niño.

Angka indeks di bawah 100 poin menandakan lemahnya keyakinan konsumen, terkait dengan lambatnya pemulihan ekonomi, biaya hidup yang lebih tinggi, kenaikan suku bunga, dan konflik geopolitik yang memengaruhi daya beli konsumen dan keyakinan dalam berbelanja.

Sebuah survei terpisah terhadap pelaku usaha di Thailand menunjukkan pertumbuhan selama empat bulan berturut-turut, mencapai 55,2, di atas median 50.

Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan di kalangan pelaku usaha.

Namun peningkatan tersebut masih stabil karena terkonsentrasinya pariwisata di kota-kota utama, dampak tingginya tingkat PM 2.5 di wilayah utara serta kekeringan berkepanjangan yang sangat berdampak pada produksi pertanian.

Meskipun demikian, penurunan kepercayaan masyarakat kemungkinan akan terus berlanjut dalam jangka pendek namun akan membaik di masa depan karena adanya langkah-langkah stimulus perekonomian, khususnya skema pembagian dompet digital, langkah-langkah stimulus properti, dan pencairan APBN.

Besarnya dampak ekonomi dari pemberian dompet digital akan bergantung pada jumlah keseluruhan dan waktu pelaksanaannya.

Jika diterapkan pada kuartal IV 2024, maka stimulus perekonomian hanya akan sebesar 0,5 persen dibandingkan 1 sampai 1,5 persen jika mengikuti timeline awal yang ditetapkan pada Mei 2024.

Adapun metode pembayarannya, teknologi blockchain akan digunakan untuk memastikan skema tersebut transparan dan bebas korupsi.