Anggota APEC Bicara Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan UMKM

BADUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan inisiasi project bertajuk APEC Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Herbert Hot Ojahan mengungkapkan, tujuan dari project ini adalah untuk menyediakan forum bagi negara-negara APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan.

“Selain itu, project ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik,” ujar Herbert saat membuka acara APEC Policy Dialogue di Nusa Dua, Bali, Selasa (23/4/2024)

Lebih lanjut Herbert mengatakan, saat ini, ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting, mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh negara anggota APEC.

Selain itu, sektor UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

Akses terhadap keuangan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.

Sayangnya, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Oleh karena itu, lanjut dia, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital.

Melalui forum ini pun, diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengupas lebih lanjut dan menjembatani kesenjangan antara peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM, menginventarisir kebijakan afirmasi yang mendukung ekosistem inklusi serta menyusun langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM.

Herbert menyakini dialog ini akan berfungsi sebagai forum untuk bertukar pandangan, mengembangkan gagasan, serta merumuskan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM.

Dalam gelaran ini ada tiga sesi panel diskusi yang diselenggarakan dengan berbagai topik yakni pada sesi pertama mendiskusikan tentang peluang dan tantangan inklusi keuangan bagi UMKM.

Kemudian di sesi kedua dengan tema Foundational Policy Frameworsk and Intiatives for Financial Inclusion yang membahas mengenai kebijakan dan inisiatif yan diperlukan untuk mendung UMKM agar terinklusi dalam sistem keuangan digital.

Lalu sesi diskusi panel ketiga bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment yang menyusun langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan pelaung digitalisasi.

Dalam diskusi Policy Dialog ini didapatkan tiga rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM yakni menyusun pelatihan literasi keuangan, menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM.

Untuk diketahui, APEC Policy Dialogue merupakan rangkaian dari kegiatan The 57th Asia Pacific Economy Cooperation on Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG) and Related Meeting, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.