Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyoroti program Makan Siang Gratis yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Beredar kabar bahwa program tersebut membutuhkan 6,7 ton beras per tahun.

Menurut Bayu, jumlah tersebut cukup besar untuk kebutuhan program. Bulog, kata dia, belum mendapatkan penugasan terkait hal tersebut.

"Tapi ini bukan hanya angka resmi, hanya membaca itu sekitar 6,7 juta ton (beras) kebutuhan per tahun. Itu angkanya besar," kata Bayu dalam acara Halal Bihalal di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

"Tapi sekali lagi ini saya hanya menbaca dan menerima dari yang diberitakan, Bulog belum mendapatkan tugas dan belum dilibatkan secara resmi," sambungnya.

Bayu mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan kongkret pemerintah berikutnya terkait pengadaan beras untuk program tersebut.

Meski demikian, ia memprediksi stok ketersediaan beras nasional akan dialihkan yang sebelumnya dihitung dari suatu komunitas ke program makan siang.

"Kami pun tidak mau berspekulasi dan angkanya tadi juga angka yang sudah banyak beredar dari berbagai pembicaraan," ucap dia.

Program makan siang gratis butuh Rp 450 triliun

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, menyebut biaya program makan siang gratis untuk anak-anak akan mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, progam makan siang itu akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun," kata Hashim dikutip pada Jumat (22/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos). Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.