Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kinerja karyawan. Dengan demikian, kepuasan karyawan di perusahaan perlu dijaga.

Politik di tempat kerja alias politik kantor dapat mengganggu kepuasan dan kinerja karyawan. Ketika seorang karyawan mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain, hal ini dapat membuat karyawan lainnya merasa kesal dan tidak termotivasi.

Lebih buruk lagi, hal ini dapat menyebabkan pemecatan karyawan yang bias dan tidak beralasan.

Meski demikian, tidak semua politik kantor adalah negatif atau buruk. Pimpinan bertanggung jawab untuk meminimalkan politik kantor yang negatif dan memastikan setiap keputusan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.

Apa itu politik kantor?

Dikutip dari Business News Daily, Jumat (21/6/2024), politik di tempat kerja atau politik kantor adalah manifestasi dari dinamika kekuasaan di antara rekan kerja, kata Chris Chancey, pendiri agen kepegawaian Amplio Recruiting.

“Orang-orang memanfaatkan dinamika kekuasaan ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau kelompok yang berafiliasi dengan mereka,” kata Chancey.

“Perilaku seperti itu tidak dapat dihindari, mengingat pada dasarnya manusia bersifat politis dan akan melakukan apa pun untuk melindungi kepentingannya sendiri," imbuh dia.

David Frankel, Managing Partner perusahaan konsultan eksekutif Slingstone Group memandang, akan selalu ada bentuk politik di tempat kerja. Namun, ia mengatakan politik di tempat kerja bisa berdampak positif atau negatif.

Tanggung jawab seorang pemimpin adalah menghindari dan mengatasi perilaku politik kantor yang negatif.

Dampak politik kantor ke lingkungan kerja

Meskipun struktur yang birokratis dan terpolitisasi paling sering dikaitkan dengan perusahaan besar, perusahaan rintisan (startup) dan usaha kecil juga tidak kebal terhadap masalah ini.

Menurut Frankel, politik kantor dapat memengaruhi suatu perusahaan ketika para pendiri, investor, dan karyawan tidak menyetujui visi perusahaan.

“Mungkin ada perbedaan antara para pendiri dalam visi strategis atau perdebatan mengenai apakah akan mencari dana dari luar atau pertanyaan dari dewan mengenai komitmen terhadap strategi penjualan tertentu,” terang Frankel.

“Mungkin beberapa karyawan merasa mereka tidak mendapatkan penghargaan, kompensasi, atau pilihan yang cukup atas pekerjaan hebat mereka. Tanpa kepemimpinan yang kuat, permasalahan ini akan terus berlanjut dan orang-orang akan mulai mendahulukan keuntungan pribadi dibandingkan keuntungan perusahaan," ungkap dia.

Ketika politik kantor yang negatif mulai berkembang di tempat kerja, perusahaan bisa terkena dampaknya. Politik kantor dapat memecah belah rekan kerja, atasan, dan bawahan, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan kerja yang tegang dan toxic.

Selain itu, hal ini dapat menurunkan kinerja dan produktivitas karyawan, serta semangat kerja perusahaan. Jika permasalahan politik kantor tidak terselesaikan, hal ini kemungkinan akan meningkatkan pergantian karyawan dan merusak reputasi bisnis.

Tergantung pada seberapa parah perilakunya, hal ini mungkin mempunyai konsekuensi hukum dan finansial.

Untuk menghindari potensi konsekuensi ini, penting untuk segera mengidentifikasi perilaku politik kantor yang negatif dan menerapkan tindakan disipliner secara adil jika diperlukan.

Penting juga untuk memastikan bahwa manajer pemula mengetahui cara mengenali dan menangani politik kantor yang negatif serta cara merayakan dan menghargai pengaruh positif.

Khususnya, jika karyawan terlibat dalam perilaku politik kantor yang positif, hal ini akan berdampak sebaliknya pada perusahaan.

Misalnya, jika karyawan melakukan perbuatan baik dan membantu satu sama lain, politik kantor dapat menjadi keuntungan karena dapat membantu membangun hubungan antarpribadi, meningkatkan efisiensi dan perilaku, serta menghasilkan perubahan positif.

Perilaku politik kantor yang positif pada akhirnya dapat meningkatkan moral perusahaan dan meningkatkan retensi karyawan.

Contoh politik kantor

Menurut Pete Sosnowski, kepala SDM dan salah satu pendiri situs pembuat resume Zety, politik kantor adalah ketika terjadi manuver di belakang layar untuk mencapai tujuan pribadi dalam perusahaan.

Dia menambahkan bahwa politik kantor dapat menentukan keberhasilan atau kehancuran karier Anda.

Contoh berikut menggambarkan perilaku kantor yang dapat dipandang negatif atau positif. Yang pertama bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja alias PHK, sedangkan yang kedua bisa memicu pujian.

Sosnowski menyatakan, perilaku politik kantor yang negatif adalah bermain kotor dengan mengorbankan orang lain.

"Misalnya, melihat rekan kerja melakukan kesalahan dalam suatu proyek dan kemudian berbalik untuk melaporkannya kepada atasan Anda dan menawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut," papar dia.

Perilaku politik kantor yang negatif dapat mencakup tindakan berikut. 

Meskipun politik kantor sering kali melibatkan perilaku negatif, perilaku politik positif bisa saja terjadi.

“Contoh perilaku politik positif adalah mengidentifikasi dan menyelaraskan diri Anda dengan tokoh-tokoh berpengaruh dengan tujuan memanfaatkan pengaruh mereka untuk pengembangan karier tanpa mengorbankan nilai-nilai Anda atau organisasi,” kata Chancey.

Perilaku politik kantor yang positif dapat mencakup tindakan-tindakan berikut.

• Melakukan kegiataan volunteer alias sukarela
• Menghadirkan citra profesional
• Memuji dan mengakui orang lain

Bagaimana pemimpin dapat memperbaiki politik kantor?

Budaya dan lingkungan politik perusahaan dimulai dari para eksekutif puncak. Pemimpin harus menampilkan perilaku politik kantor yang pantas untuk menjadi teladan perilaku yang baik bagi seluruh perusahaan.

Menurut Chancey, seorang pimpinan atau atasan harus memperlihatkan hal-hal berikut perilaku etis untuk mengurangi politik kantor yang negatif di tempat kerja.

Selain menunjukkan perilaku positif bagi perusahaan, para pemimpin bertanggung jawab untuk menyelidiki alasan di balik politik kantor yang negatif.

“Perilaku seperti ini bisa disebabkan oleh struktur kerja yang tidak berfungsi dengan baik atau perlakuan tidak adil, namun bisa juga dipicu oleh individu yang ingin mencapai sesuatu di luar kewenangannya, kurang memiliki keterampilan sosial, atau tidak bisa mematuhi peraturan dasar perusahaan,” ucap Sosnowski.

Sosnowski menyarankan, ntuk mencegah perilaku politik negatif, kembangkan serangkaian nilai-nilai perusahaan, seperti transparansi, dampak, dan komunikasi, lalu rekrut karyawan yang mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, dia mengatakan penting untuk membuat dan mematuhi struktur organisasi yang jelas untuk bonus, promosi, dan teguran.

“Beri tahu karyawan Anda apa pilihan mereka, apa yang bisa mereka capai, dan bagaimana mencapainya,” kata Sosnowski.

“Tetapkan jalur yang jelas yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Ajari karyawan cara membangun hubungan yang sehat dan cara menghormati dan dihormati orang lain. Ketika perilaku positif didorong dan solusi adil diberikan, karyawan tidak perlu lagi terlibat dalam praktik kompetitif atau tidak adil," saran dia.