Tak Hanya PHK, DPR Khawatir Investasi TikTok Permudah Produk China Masuk RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengungkapkan, dirinya khawatir investasi TikTok ke Tokopedia bisa mempermudah produk China masuk ke Tanah Air.

Hal itu lantaran adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang tak terelakkan dan terus beralih ke pasar digital dengan tren yang terus meningkat. Hal ini pun dinilai bisa membuat produk impor terutama produk elektronik dan fesyen meningkat.

“Iya sudah lama dan intens saya menyuarakan ancaman banjirnya produk impor yang masuk melalui e-commerce termasuk aplikasi TikTok yang menjadi pintu masuk produk asal China ke pasar Indonesia. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang terus beralih ke pasar digital dengan tren yang terus meningkat ternyata dibarengi meningkatnya produk impor terutama produk elektronik dan fashion,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/6/2024).

Menurut dia, jika hal ini tidak diantisipasi secara tegas dengan kebijakan protektif terhadap industri dalam negeri, maka perdagangan digital bisa menjadi mesin pembunuh bagi industri lokal, seperti yang dialami industri tekstil dalam negeri. Akibatnya terjadi PHK masal akibat tutupnya pabrik tekstil.

Hal ini juga diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Dia bilang gelombang PHK yang terjadi di industri tekstil salah satunya terjadi lantaran adanya serbuan produk impor.

“Tekstil memang memprihatinkan dan salah satu faktor utamanya adalah serbuan produk impor, terutama dari Tiongkok, dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini mematikan daya saing industri tekstil lokal, memaksa perusahaan melakukan PHK untuk bertahan hidup,” katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa pada kuartal I/2024, utilisasi pabrik tekstil hanya mencapai 45 persen, turun drastis dari 72 persen di kuartal I 2022. Penurunan ini berakibat pada PHK besar-besaran, dengan perkiraan mencapai 1 juta orang pada akhir 2024.

“Saya mendesak pemerintah untuk segera bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah PHK, melindungi industri lokal, dan menjaga kedaulatan data UMKM. Kita harus bekerja sama untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat dan tangguh, yang menopang kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.