Lahan Sawah Produktif Tak Akan Dikorbankan

Tasikmalaya, Kompas - Proses pemindahan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya ke Kecamatan Singaparna dan sekitarnya dikhawatirkan mengorbankan lahan sawah produktif di area itu. Mengantisipasi hal itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya berupaya mengatasi alih fungsi lahan ini dengan meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan rencana detail tata ruang wilayah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, yang diperoleh Rabu (7/1), kawasan inti perkantoran pemerintah daerah akan menempati lahan seluas lebih kurang 50 hektar di Desa Sukaasih dan Sukamulya, Kecamatan Singaparna. Mayoritas lahan tersebut, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Henry Nugroho, adalah sawah produktif.

Henry mengatakan, alih fungsi lahan dalam proses pemindahan ibu kota kabupaten tidak terelakkan. Untuk mengantisipasi menurunnya produksi padi akibat alih fungsi lahan, Dinas Pertanian akan lebih mengintensifkan pola budidaya untuk mendongkrak produktivitas.

"Untuk meningkatkan produktivitas bisa dengan berbagai cara. Ada dengan pola system of rice intensification (SRI) organik atau bisa juga dengan cara pengelolaan tanaman terpadu (PTT)," kata Henry di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya di Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna.

Dengan pola SRI organik dan PTT, rata-rata produktivitas lahan sawah di Kabupaten Tasikmalaya bisa mencapai 63 kuintal per hektar, bahkan pada beberapa lokasi bisa lebih dari itu. Ini jelas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktivitas dengan pola tanam konvensional yang hanya sekitar 50 kuintal per hektar.

Henry menambahkan, infrastruktur pertanian, seperti irigasi desa dan irigasi usaha tani, yang sebagian besar hancur, pun akan terus diperbaiki.

Ia juga berharap pengembangan pusat permukiman, industri dan perdagangan, serta sarana penunjang lain di kawasan ibu kota tidak akan mengorbankan sawah produktif. "Kalau nanti undang-undang tentang lahan abadi pertanian sudah berlaku, insya Allah lahan sawah produktif bisa dipertahankan," ujar Henry.

Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya akan menempati lahan di 16 desa di enam kecamatan, yakni Kecamatan Singaparna, Mangunreja, Sariwangi, Leuwisari, Padakembang, dan Sukarame, seluas 4.139,7 hektar. Saat ini sudah berdiri gedung kantor Dinas Permukiman, Tata Ruang, dan Lingkungan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan; dan Dinas Pendidikan.

Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim mengutarakan, tahun 2009 pembangunan pendapa, kantor bupati, gedung DPRD dan sekretariat DPRD, serta kantor sekretariat daerah akan mulai dilakukan. Pembangunan yang diperkirakan berlangsung dua tahun itu menelan biaya Rp 108 miliar. Diharapkan, tahun 2010 pembangunan gedung tersebut selesai sehingga bisa secepatnya ditempati.

Sementara itu, pembangunan gedung kantor satuan kerja yang lain akan dimulai tahun 2010. Harapannya, tahun 2012 pembangunan fisik kantor pemerintahan selesai dan ibu kota kabupaten segera pindah. (ADH)