Neoliberalisme Terus Diperdebatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pemilu presiden dan wakil presiden mendatang, isu ekonomi tampaknya masih menjadi bahan perdebatan berbagai kalangan, baik pakar ekonomi, politisi, maupun masyarakat luas. Dari perdebatan itu, banyak yang menilai bahwa saat ini Indonesia telah menganut paham neoliberalisme dan tidak sedikit pula yang menentang.

Menurut pakar ekonomi Revrisond Baswir, dalam bahasa sederhana, neoliberalisasi adalah penjongosan negara oleh para pemodal. "Neolib ingin mengubah posisi negara menjadi hamba dari kepentingan modal," ucapnya di Jakarta, Jumat (5/6).

Ia berpendapat bahwa 10 tahun setelah reformasi, sistem ekonomi yang dianut Indonesia mengarah pada sistem neoliberalisme. Sebagai contoh, adanya anggaran pembiayaan untuk privatisasi BUMN. "Artinya kalau sudah masuk pos APBN, itu berarti privatisasi akan dijalankan terus," katanya.

Contoh lain, lanjut Baswir, privatisasi bidang kelistrikan pada tahun 2003 lalu yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah melanggar hukum.

Hal itu membuktikan bahwa yang terlibat dalam skema liberalisme bukan hanya pemerintah, tetapi parlemen, partai politik, termasuk akademisi. "Fakultas ekonomi di Indonesia pada umumnya pusat pengkaderan agen-agen kolonial," tegasnya.

Sedangkan Menteri Perindustrian Fahmi Idris berpendapat sulit untuk mengatakan secara spesifik paham apa yang dianut setiap negara karena telah mengalami perubahan. "Hampir seluruh negara komunis besar merubah sistem ekonominya yang bisa dikatakan liberal," katanya.

Ketika ditanya posisi ekonomi Indonesia saat ini, Fahmi menjawab, yang tepat adalah sesuai dengan pernyataan mantan menteri ekonomi Frans Seda, yang menyebutkan bahwa ekonomi yang dianut Indonesia adalah bukanisme. "Bukan komunis, bukan sosialis, bukan liberalis," katanya. (C8-09)